RI Disarankan Membahas Konflik LTS di KTT Asean

PADANG - Pemerintah Indonesia disarankan agar membahas konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang melibatkan sejumlah negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean 2023.

"Laut Tiongkok Selatan itu tidak hanya problem negara-negara kecil dan besar, tetapi juga menjadi isu penting bagi Indonesia," kata akademisi sekaligus pakar tata kelola global dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Apriwan, di Padang, Kamis (24/8).

Seperti dikutip dari Antara, Apriwan mengatakan adanya Asean Indo Pacifik Forum (AIPF) yang menjadi salah satu agenda dalam rangkaian KTT Asean 2023, jadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan perannya sebagai pemimpin di Asean sekaligus mencapai kepentingannya di Laut Tiongkok Selatan.

Selain isu Laut Tiongkok Selatan, Apriwan juga mendorong pemerintah membahas secara detail sektor ekonomi nasional agar Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah G20 menjadi modal besar untuk meyakinkan potensi ekonomi pada dunia internasional.

"Jadi, forum besar ini harus bisa dimanfaatkan bagaimana menggaet sisi investasi, kerja sama perdagangan internasional dan aspek lainnya," ujarnya.

Ia mengatakan penyelenggaraan KTT Asean 2023 sejatinya negara-negara di dunia sedang melirik Asean khususnya Indonesia mengenai kesiapan dan kemampuan serta potensi yang ditawarkan.

"Ini momen bagi Indonesia menunjukkan ada hal-hal yang dunia internasional harus tahu tentang perekonomian Indonesia dari berbagai sektor, terutama isu yang dimainkan Uni Eropa yakni sawit," tutur dia menjelaskan.

Jadi Poin Penting

Ia berharap dua isu tersebut khususnya Laut Tiongkok Selatan dan sektor ekonomi Indonesia menjadi poin penting yang dibahas atau ditekankan pada KTT Asean 2023.

Sisanya, pemerintah bisa menyuarakan kepentingan yang sifatnya lebih kepada soft power misalnya bagaimana Indonesia memainkan perannya sebagai aktor global terutama menyuarakan perdamaian dunia.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, Yayan GH Mulyana, berpendapat sudah waktunya Asia Tenggara dan Tiongkok merenungkan upaya kolektif yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan bersama di Laut Tiongkok Selatan.

"Saya pikir inilah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan upaya kolektif yang dapat kita lakukan dan jumlah yang dapat kita berikan agar lebih berdampak sambil mempertahankan integritas dan relevansi dalam menghadapi tantangan bersama," kata Yayan dalam acara pembukaan Lokakarya Pengelolaan Potensi Konflik di Laut Tiongkok Selatan ke-32 yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.

Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial dan Pusat Studi Asia Tenggara.

Peserta yang diundang dalam lokakarya tersebut adalah berasal dari Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Tiongkok, dan Chinese Taipei.

Yayan mengatakan negara Asia Tenggara dan Tiongkok harus memperkuat kolaborasi dengan tujuan mengatasi tantangan bersama. "Kita harus memperkuat kolaborasi dan kerja sama dengan tujuan untuk mengatasi tantangan kita bersama," kata Yayan.

Pada kesempatan tersebut, Yayan mengatakan terumbu karang di tenggara Laut Tiongkok Selatan mengalami kehancuran akibat penangkapan ikan berlebihan, bencana alam, pemutihan terumbu karang, dan perubahan iklim.