RI dan Australia Sepakat Perangi Misinformasi yang Berpotensi Menimbulkan Instabilitas

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bersama Menteri Keamanan Siber Australia, Clare O'Neil, sepakat untuk memerangi misinformasi dan disinformasi. Hal ini diperlukan karena berpotensi menimbulkan instabilitas, gangguan keamanan, dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Mengingat kepentingan kedua negara kita yang cukup tinggi terhadap isu ini, saya kira kedua negara kita dapat berkolaborasi lebih lanjut dan melaksanakan program praktis seperti yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara Asean," kata Mahfud pada pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM), di Melbourne, Australia, Selasa (14/3.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia mengantisipasi peningkatan ancaman disinformasi dan misinformasi menjelang pemilihan umum (pemilu) serentak pada 2024.

Seperti dikutip dari Antara, Mahfud mengatakan bentuk misinformasi dan disinformasi yang menyebar adalah hoaks, berita bohong, dan kecenderungan click bait yang menyesatkan.

Hal yang sama dialami oleh Australia. Menurut Menteri Clare O'Neil, misinformasi dan disinformasi menjadi perhatian terutama karena adanya ancaman pengaruh asing dalam pemilihan umum di Australia.
Halaman Selanjutnya....