RI Belum Siap Hadapi Krisis Pangan

JAKARTA - Indonesia dikhawatirkan tak kuat menghadapi ancaman krisis pangan yang diperkirakan terjadi pada 2050 lantaran pemerintah abai membangun infrastruktur pertanian. Pemerintah terlalu fokus membangun infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara.

Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengakui pemerintah lupa membangun infrastruktur pertanian. "Itu yang saya khawatirkan. Pemerintah lebih mementingkan proyek infrastruktur jalan, bandara, tol, dan lain lain," ujarnya kepada Koran Jakarta, Kamis (2/11).

Karena itu, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan golongan.

"Seperti kebijakan pangan, mandiri pangan itu harus, bukan dari impor. Tetapi, karena impor itu lebih mudah sekaligus ada sekelompok golongan yang diuntungkan dari impor maka impor pangan menjadi pilihan daripada swasembada pangan," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pertanian tidak dilakukan, tetapi justru lebih memilih proyek infrastruktur mercusuar karena ada sekelompok golongan yang diuntungkan ketimbang harus mengurusi petani.

"Jadi, ke depan butuh pemimpin yang visioner dan mampu mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan sekelompok orang yang menjadi sponsor pada saat pemilu," ujarnya.

Adapun ancaman kekeringan bukan hanya masalah yang melanda Indonesia, namun juga menjadi tantangan global. Bahkan, data dari Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi krisis pangan akan terjadi pada 2050 jika tidak ada tindakan konkret sedini mungkin.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) sebelumnya memproyeksikan sekitar 300 bendungan beroperasi di Indonesia pada 2024, meningkat dari sekitar 230-an bendungan pada 2014. Namun, jumlah ini masih belum cukup untuk memenuhi ketersediaan air bagi seluruh penduduk Indonesia.

Sebagai perbandingan, di Korea Selatan yang hanya seluas Provinsi Jawa Tengah, memiliki 3.000 bendungan. Di Tiongkok, terdapat 98.000 bendungan.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan dunia saat ini sedang dihadapkan pada krisis pangan akibat kondisi geopolitik dunia dan dampak perubahan iklim. Setiap negara fokus untuk menyediakan kebutuhannya masing-masing sehingga persaingan ketat untuk mengimpor dari negara sentra produksi.

Karena itu, dirinya menyebutkan Indonesia harus mampu swasembada, bahkan menyiapkan diri untuk menjadi lumbung pangan bagi dunia. Amran optimistis misi tersebut bisa dilaksanakan karena Indonesia memiliki lahan potensial yang belum tergarap maksimal.

"Ada 10 juta hektare lahan berupa rawa yang bisa kita sulap menjadi lahan produktif. Kalau kita bisa tambahkan itu, Indonesia bahkan bisa menjadi lumbung pangan dunia," tegas Amran saat hadir sebagai pembicara "Simposium Geopolitik dan Geostrategis Global serta Pengaruhnya terhadap Indonesia Tahun 2023" di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Kamis (2/11).

Modernisasi Pengelolaan

Untuk bisa swasembada, pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Amran menyebutkan modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.

Amran pun mengungkapkan untuk mewujudkan swasembada pangan dibutuhkan kebijakan tepat. Apabila penanganannya salah, maka akibatnya dapat fatal.

Amran akan kembali menggarap program lamanya, yaitu membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Papua New Guinea dan Malaysia.