RI Beberkan Pembangunan SDM

BADUNG - Pemerintah Indonesia akan terus berupaya membangun infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi digital. "Sudah tiga tahun pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik.

Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat memberikan sambutan dalam High Level Parliamentary Meeting sebagai rangkaian acara International Monetary Fund-World Bank Group (IMFWBG) 2018, Senin (8/10) di Nusa Dua, Badung, Bali.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPR, Bambang Soesatyo; Chair of The Parliamentary Network on the World Bank & IMF, Jeremy Lefroy, Director External and Corporate Relations World Bank Group, Jill Wilkins, dan Assistant Director Communications Department IMF, Sabina Bhatia. Menurut Darmin, investasi SDM, memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara.

Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.

Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya. Berkaitan dengan dinamika era digital saat ini, Darmin menerangkan bahwa tak hanya eksekutor, melainkan legislator yang juga memiliki peran penting dalam transformasi bangsa di era digital.

Menurutnya, perlu ketersediaan dari para pembuat Undang-Undang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mempelopori perubahan, dan mampu menangkap peluang. "Para pembuat Undang-Undang harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan," kata Darmin.

Tak Minta Utang

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah RI tidak memiliki niat meminta pinjaman IMF dengan menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-Grup Bank Dunia 2018. "Apakah melalui ajang ini, Indonesia mau pinjam IMF? Tidak," tegasnya.

Sri mengatakan bahwa IMF merupakan institusi yang hanya melakukan pinjaman bagi negara yang mengalami krisis neraca pembayaran. Dia juga menjelaskan bahwa Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde telah menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik.

Menkeu menjelaskan pula bahwa saat ini perekonomian dunia memang tengah mengalami penyesuaian, namun hal itu tidak berarti membuat Indonesia mengalami krisis.

bud/AR-2