Revisi UU Sisdiknas Libatkan Partisipasi Warga

JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memerlukan Panitia Kerja Nasional (PKN). Di dalamnya harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor pendidikan. Demikian masukan Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, David Tjandra, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) dan komisi X DPR, di Jakarta, Kamis (24/3).

"Pembuatan UU yang baik mempersyaratkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau meaningful participation," ujarnya. Dia menambahkan, partisipasi masyarakat harus meliputi seluruh tahapan mulai perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. David menilai, pembaruan UU Sisdiknas diperlukan. Hanya, perlu kajian yang mendalam dan naskah akademik yang komprehensif.

Dia mengatakan, hal tersebut bisa terwujud dengan keterlibatan publik yang luas secara bermakna. Menurutnya, Uji Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas yang dilakukan Kemendikbudristek malah mengejutkan publik karena dilakukan dengan tergesa dan minim pelibatan publik. "Faktanya, hal ini tidak dilakukan dalam perencanaan Rancangan UU Sisdiknas," jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, Doni Koesoema, menekankan, RUU Sisdiknas sebaiknya dirancang secara visioner. Maka, hal itu akan bisa mengembangkan paradigma-paradigma besar pendidikan yang inovatif dan futuristik.

Doni menyatakan, UU Sisdiknas harus lebih mengutamakan penyiapan sistem pendidikan yang maju dan tanggap tantangan zaman yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, hal tersebut tidak tampak dalam RUU Sisdiknas yang diajukan Kemendikbudristek.
Halaman Selanjutnya....