Restrukturisasi Utang Hindari Resesi

JAKARTA - Pemerintah perlu terus mengadvokasi penundaan pembayaran utang terhadap negara kreditur untuk menghindari potensi resesi tahun depan. Kendatipun konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 telah berakhir, tetapi upaya memperjuangkan kepentingan nasional tak boleh kendur.

Peneliti Ekonomi Celios, Muhammad Akbar, menegaskan Indonesia perlu mengadvokasikan penundaan pembayaran utang luar negeri, seperti utang kepada Tiongkok, agar bisa lebih cepat memulihkan ekonomi. "Dana yang seharusnya untuk membayar bunga utang bisa dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri," ucap Akbar kepada Koran Jakarta, Kamis (8/12).

Seperti diketahui, negara dengan pendapatan rendah dan menengah atau Low and Middle Income Countries (LMIC) pada Maret 2020 hingga Desember 2021 mendapatkan bantuan bernama Debt Service Suspension Initiatives (DSSI) dari negara kreditur yang didukung Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Dia menjelaskan restrukturisasi utang sangat membantu negara miskin. Tujuannya agar negara LMIC dapat fokus menggunakan sumber dayanya untuk penanganan krisis karena pandemi. Sehingga, negara LMIC yang mendapat bantuan ini dapat menunda pembayarannya utangnya, tetapi bukan berarti hutangnya dihapus.

Ketika program ini selesai pada Desember 2021, negara LMIC ini masih kesulitan karena belum sepenuhnya bangkit dari pandemi. Ditambah lagi, diprediksi akan ada resesi global yang membuat negara LMIC ini semakin terpuruk.
Halaman Selanjutnya....