Relaksasi Ekspor Bisa Hambat Hilirisasi

Pada kesempatan sama, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hasyim, memastikan langkah pemerintah sudah sesuai dengan semangat hilirisasi mineral. "Kita mengajak para investor dan daerah juga siap saat ini dan kita berikan dukungan kebijakan," tutur Hasyim.

"Bridging Policy"

Tim Bagian Hukum Energi Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Irine Handika, memandang relaksasi ekspor mineral ini harus ditindaklanjuti. Dia menyoroti perlu adanya bridging policy, yakni regulasi yang mengatur khusus masing-masing kelompok mineral.

"Kami mengusulkan adanya bridging policy yaitu kebijakan di bawah UU yang mudah untuk dieksekusi yaitu melalui R-Perpres. Diawali dengan mengidentifikasi mineral-mineral yang berperan penting dalam hilirisasi dan mengelompokkan dalam sebuah platform mineral kritis dan strategis," ujar Irine.

Irine juga menyoroti kedudukan hukum dari relaksasi ini karena seharusnya tata kelola undang-undang peraturan pemerintah tidak boleh menimbulkan norma baru.
Halaman Selanjutnya....