Rekomendasi KPK terkait Pengelolaan Dana Penelitian

KPK memandang penting kajian di sektor pendidikan ini mengingat kondisi Lembaga Litbang tersebar tanpa koordinasi; anggaran tersebar dan tidak terhitung secara riil; dan tidak ada standar luaran (output) kegiatan penelitian dan pengembangan."Kajian ditujukan untuk mengatasi persoalan efektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan dana penelitian sebagaimana hasil kajian, yaitu regulasi, kelembagaan; tata kelola hingga Sumber Daya Manusia (SDM)," jelasnya.

Pada 2019, KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Kemenristekdikti yaitu perlunya PRN sampai level luaran, aturan untuk mematuhi dan dukungan anggarannya; menguatkan Kemenristekdikti menjadi lembaga yang mengoordinasikan pelaksanapenelitian; perlunya perbaikan tata kelola anggaran Litbang nasional dan luaran penelitian; dan organisasi profesi bekerja sama dengan instansi pembina menerbitkan kode etik peneliti dan mekanisme penegakannya.

"Merespon sejumlah perubahan terkait regulasi dan kelembagaan, KPK bersama Kemenristek/BRIN akan menyusun kembali rencana aksi menyesuaikan dengan perkembangan saat ini," sambung Ghufron.

Bambang menyampaikan sepakat dengan kesimpulan dari kajian KPK. Ia mengaku telah melaporkan perkembangan dari rencana aksi yang direkomendasikan KPK kepada Kemenristekdikti yang kini berubah menjadi Kemenristek / BRIN.

"Kami sudah rencana induk 2017-2045 yang kemudian diterjemahkan dalam prioritas lima tahunan sesuai dengan masa kabinetnya. Sehingga pada saat ini kita punya yang namanya prioritas riset nasional 2020-2024 yang berfokus pada 49 keluaran. Untuk mencapai target, selain kita mengalokasikan anggaran, kami melakukan konsolidasi dan koordinasi dari sumber daya yang ada baik sumber daya dalam bentuk SDM peneliti perekayasa maupun juga pada aset seperti laboratorium ataupun peralatan untuk mendukung penelitian," katanya.
Halaman Selanjutnya....