Rekanan Bakamla Didakwa Rugikan Negara 63,8 Miliar Rupiah

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Compact Microwave Indonesia Teknologi (CMIT), Rahardjo Pratjihno, didakwa jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merugikan negara sebesar 63,8 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Integrated Information System (BIIS) Tahun Anggara 2016.

Perbuatan korupsi itu dilakukan secara bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla, Bambang Udoyo, Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), Leni Marlena, dan Anggota ULP Bakamla, Juli Amar Maruf.

"Terdakwa Rahardjo Pratjihno telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu memperkaya terdakwa selaku pemilik PT CMI Teknologi sebesar 60.329.008.006,92 dan memperkaya Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi (staf khusus bidang perencanaan dan keuangan yang diangkat Arie Soedewo selaku Kepala Bakamla) sebesar 3,5 miliar rupiah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Jaksa dalam surat dakwaannya di Jakarta, Senin (8/6).

Perusahaan yang dimiliki Rahardjo yakni PT CMI Teknologi bergerak di bidang usaha pengadaan produk-produk teknologi komunikasi dan telah beberapa kali menjadi rekanan instansi pemerintahan. Pada Maret 2016, terdakwa Rahardjo diajak Fahmi ke Kantor Bakamla menemui Kepala Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla, Arief Meidyanto, dan diperkenalkan sebagai konsultan IT yang diminta untuk mengembangkan teknologi di Bakamla.

Dalam pertemuan itu, Arief menjelaskan tentang sistem BIIS dan adanya keinginan untuk mengembangkan sistem itu. Usai pertemuan tersebut, kerap dilakukan komunikasi dan pertemuan dengan berbagai pihak terkait pengembangan sistem teknologi BIIS itu.
Halaman Selanjutnya....