Rehabilitasi Korban Gempa Lombok Tuntas 2020

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik serta rumah masyarakat pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan tuntas paling lambat 2020.

"Agustus 2018 harus selesaikan pendataan. Lalu September 2018, kita akan rapat koordinasi rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat.

Pada Desember 2018 itu, selesai pemulihan sarana dan prasaranan vital, seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya," kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BN PB, Harmensyah, di Jakarta, Senin (27/8).

Kalau Desember 2018 belum tuntas maka Maret 2019 dilanjutkan menyelesaikannya. Sisa-sisanya di 2020, kita mengharapkan pemulihan pascabencana selesai.

Dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Inpres 5 Tahun 2018: Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pascagempa Lombok 2018", Harmensyah mengatakan BN PB saat ini sudah mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dimasukkan ke dalam 12 ribuan buku rekening di BRI.

Namun demikian, kata Harmensyah, dana tersebut belum bisa langsung dipakai oleh masyarakat karena akan diberikan pendampingan agar tidak salah dalam penggunaannya.

"Termasuk rumah-rumah masyarakat yang rusak juga kita ambilkan dari DSP. Namun, mekanisme pencairannya harus jelas, sehingga dana yang diberikan ke masyarakat itu menjadi rumah, bukan jadi motor atau yang lain-lainnya.

Jadi, ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan," ujarnya. Sedangkan mengenai apakah rumah masyarakat akan dibangun di tempat semula atau direlokasi, pihaknya menuturkan hal tersebut disesuaikan dengan rekomendasi dari Kementerian ESDM berdasarkan zona patahan akibat gempa.

"Prinsipnya build back better and safer. Sekarang sudah dipetakan oleh Kementerian ESDM mana daerah patahan. Kalau misal tidak melewati daerah patahan, rumah bisa tetap dibangun di situ.

Tetapi, kalau dilarang untuk membangun di tempat semula, itu harus direlokasi, dan pemda akan segera mencarikan tanah untuk relokasi. Selanjutnya, pemerintah akan membangun rumah dan fasilitas dasarnya," tandas Harmensyah.

Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini berdasarkan hasil pengkajian BN PB untuk kebutuhan pascabencana di Lombok diperkirakan membutuhkan anggaran 8,8 triliun rupiah.

Rawan Gempa

Di tempat yang sama, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengatakan wilayah Indonesia rawan gempa bumi. Yang perlu disiapkan adalah memperkuat mitigasi bencana, salah satunya membuat bangunan tahan gempa.

"Kita pasti akan mengalami gempa karena wilayah Indonesia rawan gempa dan berada di kawasan cincin api, sehingga sistem mitigasi bencana yang perlu diperkuat, daripada meramal di mana dan kapan gempa terjadi," kata Dwikorita.

Dwikorita menekankan, selain mitigasi, yang terpenting adalah edukasi kepada masyarakat bahwa Indonesia memang rawan gempa bumi karena berada di antara lempeng dan patahan.

"Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, semestinya hal yang normal yang harus kita hadapi. Pasti kita masih akan alami gempa karena negara kita rawan gempa, sehingga sistem mitigasi bencana yang perlu diperkuat," kata dia. Ant/P-4