Regulasi yang Tak Pro Nelayan Harus Dikaji Ulang

Pada kesempatan tersebut, Ganjar mengapresiasi dan menyambut baik aspirasi dari para nelayan yang berasal dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, hingga Lampung. Semua aspirasi tersebut Ganjar tampung untuk dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan apabila kelak terpilih menjadi presiden pada tahun 2024.

Salah satu contoh regulasi yang dinilai merugikan nelayan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023.

Wakil Ketua KNTI Sugeng Nugroho mengatakan bahwa aturan tersebut membatasi nelayan hanya boleh melaut di titik 573/572 atau kira-kira 200 mil laut. Padahal, menurut para nelayan, laut Indonesia yang luas bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam negeri dan bukan nelayan asing. "Jelas ini merugikan kami, kami minta aturan itu dihapus dan nelayan dibebaskan untuk melaut karena bisa meningkatkan pendapatan bagi negara," kata Sugeng.

Selain masalah zonasi melaut, para nelayan juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya mulai dari kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur perahu, bahan baku solar bersubsidi, hingga bantuan alat tangkap.

Selama dua periode menjadi Gubernur Jawa Tengah, sejumlah nelayan menilai bahwa Ganjar membawa banyak program, baik untuk nelayan seperti program BBM bersubsidi maupun asuransi nelayan. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk menitipkan harapannya pada capres nomor urut 3 tersebut.