Regulasi Hak Cipta Jurnalistik Hindari Feodalisme Digital

JAKARTA - Pers nasional memerlukan regulasi hak cipta jurnalistik (publisher rights) untuk mengatasi fenomena feodalisme digital, yaitu penguasaan dunia digital oleh platform-platform global. Informasi ini disampaikan Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, di Kendari, yang dipantau di Jakarta, Rabu (9/2).

"Kita tidak ingin terjadi digital feudalism atau feodalisme digital. Untuk menghindari digital feudalism dibutuhkan publisher rights," ujar Mohammad Nuh saat membacakan deklarasi nasional tentang kemerdekaan pers dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari.

Ia pun menekankan bahwa publisher rights akan mampu membantu dunia pers nasional mengatasi gempuran digital yang berpotensi membahayakan kedaulatan ataupun kepentingan nasional. Mohammad menambahkan, saat ini telah merampungkan naskah regulasi publisher rights dan menyampaikan kepada pemerintah untuk diproses lebih lanjut.

"Kami berterima kasih atas dukungan Presiden Joko Widodo terhadap upaya memunculkan regulasi tersebut," kata Mohammad. Menurutnya, draf publisher rights sudah disampaikan. Dorongan dari Presiden sungguh penting untuk segera memberi payung kawan-kawan pers agar terhindar dari gempuran digital.

Mantan Rektor ITS Surabaya itu meneruskan, Dewan Pers akan menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa elemen pemerintahan seperti Kapolri, Panglima TNI, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Penandatanganan merupakan wujud upaya insan pers agar mampu melebur menjadi satu bagian dalam NKRI bersama lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Halaman Selanjutnya....