Realokasi Anggaran untuk Kunjungan Dapil Dikritik

JAKARTA - DPR merealokasi anggaran diam-diam di tengah pandemi Covid-19 untuk menambah dana kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR mendapat kritikan. Sikap DPR ini menunjukkan lembaga wakil rakyat ini kurang peka akan kesulitan rakyat. Informasi relokasi anggaran ini berasal dari laporan singkat rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang digelar pada Senin (6/4).

"Rapat yang dipimpin Dimayati Natakusumah ini menghasilkan sejumlah keputusan, di antaranya merealokasi anggaran kunjungan kerja dalam negeri dan luar negeri dalam anggaran alat kelengkapan Dewan (AKD) Tahun 2020 dialokasikan untuk penambahan kegiatan kunjungan Dapil anggota DPR dalam melaksanakan kegiatan politiknya," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, di Jakarta, Jumat (10/4).

Selain itu, kata Donal, dalam rapat yang sama, pihak BURT DPR memutuskan merealokasi aggaran DPR untuk penambahan biaya akomodasi yang disebabkan belum selesainya renovasi dan pembangunan rumah jabatan anggota. Maka, konsekuensi logis dari realokasi anggaran tersebut adalah bertambahnya anggaran DPR untuk pos anggaran yang dialihkan.

"Pos anggaran yang bertambah itu yakni anggaran kunjungan Dapil dan anggaran akomodasi dewan. Sebuah sikap yang tidak peka dalam situasi darurat seperti ini DPR masih mengambil kebijakan yang pada akhirnya menguntungkan mereka sendiri," ujar Donal.

Halaman Selanjutnya....