Realisasi Dana Otsus Dikeluhkan

JAKARTA - Masyarakat Papua mengeluhkan minimnya efektivitas dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Buruknya pengelolaan anggaran membuat masalah kemiskinan di Papua tak kunjung teratasi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis. Dirinya optimistis dengan kedatangan Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri ke Papua dapat mengungkap berbagai penyimpangan penggunaan uang rakyat yang melibatkan pejabat-pejabat daerah di daerah tersebut.

Dengan cara itu, kata Servo, berbagai persoalan seputar penyaluran dan penggunaan dana Otsus Papua yang selama ini dikeluhkan masyarakat kecil di kampung-kampung dapat diakhiri.

''Kami orang Papua sampai hari ini kita ada miskin, uang (Otsus) yang Pemerintah bilang ada seribu triliun yang sudah turun itu di mana, itu uang besar. Nah ini yang perlu KPK jeli melihat itu semua,'' ungkap Servo melalui keteranganya di Jakarta, Minggu (6/11).

Dengan kedatangan KPK ke Papua, lanjut Servo, walaupun tujuan utamanya untuk memastikan berjalannya proses penegakan hukum terhadap Gubernur Lukas Enembe, namun bisa menjadi kesempatan yang baik bagi KPK untuk melihat dari dekat, apakah dana Otsus yang begitu besar yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat itu sebanding dengan hasil pembangunan yang secara nyata dinikmati masyarakat.
Halaman Selanjutnya....