Realisasi Anggaran PEN Capai Rp52,6 Triliun

JAKARTA - Pemerintah menyalurkan 52,66 triliun rupiah dana program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga pertengahan April 2022 atau sekitar 11,6 persen dari pagu anggaran yang ditargetkan.

"Penanganan kesehatan sebesar 2,5 triliun rupiah, perlindungan masyarakat 45 triliun rupiah atau 29 persen dari pagu, yang terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Desa, BLT Warung dan Nelayan, dan Kartu Prakerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/4).

Dalam program PEN, lanjut Airlangga, pemerintah juga telah mencairkan dana untuk penguatan pemulihan ekonomi mencapai 5,07 triliun rupiah. Selain itu, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (PKLWN) untuk kemiskinan ekstrem yang sebelumnya hanya menyasar 212 kabupaten/ kota telah ditambahkan menjadi 514 kabupaten/ kota, khususnya untuk penyaluran BLT Minyak Goreng dan nelayan sebanyak 1,76 juta orang.

"Rinciannya, TNI dan Polri telah menyalurkan sebanyak 60,9 persen dari target yaitu 840.282 orang, Polri telah menyalurkan 38 persen atau 519.523 orang, dan diharapkan ini bisa diselesaikan menjelang Idul Fitri," jelas Airlangga.

Pemerintah pada tahun ini menganggarkan belanja program penanganan Covid-19 dan PEN sebesar 455,62 triliun rupiah. Program tersebut untuk mendukung penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat terdampak serta pemulihan perekonomian dengan memperluas penciptaan lapangan kerja.

Program PEN pada tahun ini ditujukan untuk tiga klaster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran 122,54 triliun rupiah, perlindungan masyarakat 154,76 triliun rupiah serta penguatan pemulihan ekonomi 178,32 triliun rupiah. Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran 122,54 triliun rupiah fokus pada melanjutkan penanganan Covid-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.

Klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran 154,76 triliun rupiah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem. Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran 178,32 triliun rupiah fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas.

Petani Milenial

Lebih lanjut, Airlangga menyatakan pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mengakselerasi program petani milenial dan mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengakses pembiayaan yang mudah dan murah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Goes to Campus.

Untuk mengakselerasi pemanfaatan KUR tersebut, pemerintah secara rutin juga menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi, termasuk bagi kalangan civitas akademika.