Ratusan Mahasiswa RI Dipaksa Kerja di Taiwan

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI segera menindaklanjuti laporan mengenai ratusan mahasiswa Indonesia yang melakukan magang dipaksa bekerja di sejumlah pabrik di Taiwan. Mereka melakukan kuliah/magang sejak 2017.

Kejadian pemaksaaan tersebut diperoleh dari Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Taiwan. KDEI Taipei sendiri telah berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memperoleh klarifikasi.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, di Jakarta, Rabu (2/1), mengatakan, dari hasil pendalaman awal yang dilakukan oleh KDEI Taipei diketahui situasi yang dihadapi para mahasiswa peserta skema kuliah/magang di Taiwan berbeda-beda di delapan perguruan tinggi yang menerima mereka. Karena itu, KDEI Taipei akan melakukan pendalaman lebih lanjut guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh.

Terkait dengan situasi yang ada saat ini, Kemlu melalui Kementerian Perdagangan, telah meminta KDEI Taipei untuk mendalami lebih lanjut informasi mengenai situasi mahasiswa skema kuliah/magang dan memastikan otoritas setempat mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan serta keselamatan mahasiswa peserta skema kuliah/magang.

KDEI Taipei juga diminta berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menghentikan sementara perekrutan serta pengiriman mahasiswa skema kuliah/magang hingga disepakatinya tata kelola yang lebih baik.

Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 6.000 mahasiswa Indonesia di Taiwan, termasuk di antaranya sekitar 1.000 mahasiswa dalam skema kuliah/ magang yang diterima di delapan universitas di Taiwan pada periode 2017-2018.

Diperkirakan jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan akan terus meningkat seiring dengan kebijakan New Southbond Policy otoritas Taiwan yang memberikan lebih banyak beasiswa melalui berbagai skema kepada mahasiswa dari 18 negara Asia, termasuk Indonesia.

Tak Resmi

Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir, segera mengecek dugaan ratusan mahasiswa dari Indonesia yang menjadi korban kerja paksa saat kuliah di Taiwan. "Kami akan cek, saya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut," katanya.

Menristekdikti menduga keberangkatan 300 mahasiswa asal Indonesia yang mengalami kerja paksa di Taiwan tersebut tidak melalui program-program resmi dari Kemenristekdikti sehingga tidak terpantau.

Menurut dia, jika para mahasiswa masuk melalui Program Taipei Economic and Trade Office (TETO), maka pihaknya bisa mengontrol dan mengendalikannya. "Yang melalui Kemenristekdikti itu melalui TETO atau kerja sama di bidang perdagangan yang di dalamnya ada mengenai pendidikan," ujarnya.eko/Ant/E-3