Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Panglima TNI bentuk nyata Politisasi TNI

Foto : Koran Jakarta/M. Fachri

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (tengah) mengikuti rapat kerja dengan komisi I DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/2). Rapat kedja ini membahas dua poin agenda, yaitu penjelasan mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua dan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI.

A   A   A   Pengaturan Font

"Mereka memposisikan KASAD sebagai anak buahnya dengan mengekspresikan sikap marah dan protes kepada panglima TNI karena KASAD berhalangan hadir," tutur Yaser.

Selain itu, kata Yaser, Akuntabilitas Politik dan Akuntabilitas Operasional DPR RI, Presiden, Menhan dan Panglima TNI, sudah sangat jelas posisi dan kedudukan Panglima TNI dibawah presiden dan dalam hal kebijakan strategis serta administrasi pemenuhan kebutuhan TNI panglima TNI berkordinasi dengan Kementerian Pertahanan.

"Hubungan DPR terhadap TNI tidak secara langsung vertikal atasan - bawahan atau horizontal eksekutif - legislatif, namun harus melalui presiden sebagai panglima tertinggi atau melalui Kemenhan sebagai mitra kerja," jelas Yaser.

Menurut Yaser, selain meminta pertanggungjawaban kinerja Kemenhan secara keseluruhan atau berdasarkan permintaan (akuntabilitas politik).

"Pengawasan anggaran atau akuntabilitas operasi dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan yang secara periodik melakukan pemeriksaan penggunaan APBN," ungkapnya.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : M. Fachri
Penulis : M. Fachri

Komentar

Komentar
()

Top