Rancang Kebijakan Menyeluruh, RSI Siap Jadi Mitra Pemerintah 

JAKARTA - Sebagai perkumpulan para pelaku (berbadan hukum) pengusahaan kelapa sawit, Rumah Sawit Indonesia (RSI) berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan di industri sawit mulai dari hulu hingga hilir. Langkah ini diambil supaya kebijakan yang diambil pemerintah bersifat menyeluruh, tidak hanya terkait kebun, namun juga seluruh rantai pasok di bidang pengusahaan sawit.

"Kebijakan tentang kelapa sawit tidak mungkin menggunakan pendekatan satu sisi," kata Kacuk Sumarto, Ketua Umum RSI dalam Media Gathering di Jakarta padaKamis (4/1/24). "Kebijakan yang bersifat parsial hanya merugikan salah satu pihak dalam rantai pasok sawit," imbuhnya.

Kacuk Sumarto mencontohkan kebijakan larangan ekspor minyak sawit (CPO) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri beberapa waktu lalu. "Dampaknya sangat besar," katanya. Salah satunya terhadap transportasi dan pengangkutan CPO untuk memenuhi pasar ekspor. "Untuk pesan kapal pengangkut CPO butuh waktu sampai empat bulan," katanya.

Begitu juga tentang kebun sawit dikategorikan masuk kawasan hutan. Seharusnya, kata Kacuk, Kementerian ATR-BPN bertanggungjawab terhadap putusan hukum yang sudah diterbitkannya. Hal ini berkaitan dengan lahan sawit yang sudah memiliki HGU namun dimasukkan ke kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Halaman Selanjutnya....