PWI Berharap Pemerintah Masukkan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Wartawan di APBN

Selain itu, kata dia, kedudukan media massa semakin tersisihkan oleh produk informasi dari media sosial yang tidak terverifikasi, tidak diedit, dan yang paling fatal adalah tidak menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena itu, ia merasa perlu adanya ikut campur dari negara untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pers sebab pers adalah pilar demokrasi yang keempat.

Dalam kesempatan yang sama, Hendry menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian BUMN yang telah mendukung pelaksanaan 10 uji kompetensi wartawan (UKW) di beberapa provinsi, di antaranya Aceh dan Sulawesi Utara.

Namun, kata dia, UKW di 28 provinsi lainnya masih belum bisa terlaksana karena hambatan biaya. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Presiden Jokowi agar pelaksanaan ujian tersebut dibiayai oleh pemerintah.

"Kami berharap sisanya 28 provinsi lagi dan cabang khusus Solo, dibiayai pelaksanaan uji kompetensinya karena memang ini terhambat dengan (bulan) puasa, Pak Presiden," kata dia.
Halaman Selanjutnya....