PWI Adakan Pemilihan Ketua Umum di Solo

JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan menggelar Kongres XXIV PWI 2018 di Solo, Jawa Tengah, pada 27-30 September 2018.

Dipilihnya Solo sebagai tempat kongres dimaksudkan untuk mengenang insan pers bahwa di tempat itulah PWI lahir.

Ketua Pelaksana Kongres XXIV PWI 2018, Rita Sri Hastuti, mengatakan dalam kongres akan dilakukan pemilihan Ketua Umum PWI periode 2018-2023. Ketua Umum PWI saat ini, Margiono, dipastikan tidak akan maju sebagai calon karena sudah menjabat selama dua periode berturut-turut, yakni sejak 2008-2013 dan 2013-2018.

Dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI diatur dengan tegas bahwa seseorang yang telah menjabat ketua umum dua periode berturut-turut tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali.

Sampai saat ini, ada beberapa calon yang telah siap bertarung, seperti Atal Depari, Hendro Basuki, Hendri CH Bangun, Sasongko Tedjo, Wina Armada Sukardi, dan Teguh Santosa.

Tema yang diangkat dalam kongres mendatang adalah "Menegakkan Pers Kebangsaan yang Independen, Profesional, dan Berintegritas". Pesan ini sangat jelas bahwa arah dan tujuan PWI sekarang dan ke depan, tidak lepas dari kebangsaan, profesionalisme, dan integritas. "Hal ini pula yang akan dipikul oleh ketua umum yang baru nanti," ujar Rita.

Sementara itu, Ketua Tim Pengarah, Ilham Bintang, mengatakan kongres PWI kali ini sangat strategis bagi PWI dan insan pers karena ke depan, PWI menghadapi tantangan yang luar biasa.

"Tantangan baik dari aspek profesionalisme wartawan yang akan berhadapan dengan media sosial yang makin liar, aspek perekonomian yang semakin berat, dan aspek politik yang semakin panas. Oleh karena itu, siapa pun pemimpin PWI nantinya akan menentukan kiprah PWI yang akan datang," ujar Ilham.

Karena itu, lanjutnya, guna memperoleh figur ketua umum yang diharapkan, Rapat Pleno Pengurus PWI Pusat telah menyetujui usulan Ketua Tim Pengarah Kongres XXIV PWI 2018 bahwa semua calon ketua umum PWI Pusat wajib menandatangani pakta integritas.

Pakta integritas tersebut berisi janji tidak akan melakukan politik uang dan tidak akan membawa organisasi PWI dalam politik praktis atau berafiliasi dengan salah satu partai politik. Selain itu, juga disebut bahwa bila calon ketua umum yang kemudian terpilih menjadi ketua umum PWI terbukti terlibat politik uang, wajib mengundurkan diri.

"Pakta integritas ini untuk menjaga moral PWI sekaligus sebagai contoh kepada organisasi lain," kata Ilham.

Selain menandatangani pakta integritas, calon ketua umum PWI Pusat harus memenuhi beberapa persyaratan lain, seperti masih aktif berprofesi, memiliki karya jurnalistik, dan ada rekam jejaknya. eko/E-3