![Putusan MK soal Jaksa Agung Bukan dari Pengurus Parpol Dinilai Perkuat Independensi Kejaksaan](https://koran-jakarta.com/images/article/putusan-mk-soal-jaksa-agung-bukan-dari-pengurus-parpol-dinilai-perkuat-independensi-kejaksaan-240301133554.jpg)
Putusan MK soal Jaksa Agung Bukan dari Pengurus Parpol Dinilai Perkuat Independensi Kejaksaan
![Putusan MK soal Jaksa Agung Bukan dari Pengurus Parpol Dinilai Perkuat Independensi Kejaksaan](https://koran-jakarta.com/images/article/putusan-mk-soal-jaksa-agung-bukan-dari-pengurus-parpol-dinilai-perkuat-independensi-kejaksaan-240301133554.jpg)
Sertijab Menko Polhukam
Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.
Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya