Punya Inovasi Penting di Budidaya Ikan, Secara Bisnis eFishery Bisa Dilanjutkan

JAKARTA-Kasus dugaan fraud yang menimpa Start up teknologi budidaya ikan, eFishery telah membawa dampak luas, terutama bagi para karyawan, petani budidaya ikan, dan pelajaran mendalam dalam dunia akademik. Meski dihantam skandal yang menyebabkan penghentian operasional sejak Desember 2024, banyak pihak yang tetap melihat eFishery sebagai inovasi penting dalam transformasi industri akuakultur di Indonesia.

Terlepas dari laporan keuangan eksternal, jika ditelisik lebih dalam dari laporan FTI yang beredar, pencapaian bisnis eFishery sebenarnya bisa dikatakan cukup impresif. Per tahun, eFishery sempat mendapatkan tambahan revenue 2 triliun rupiah (50% growth) di 2023, skala ini salah satu yang terbesar dalam dunia perikanan.

Profitability-nya pun, meskipun mencatat net loss, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan teknologi lain yang pada saat IPO masih mencatatkan kerugian lebih dari 1 triliun rupiah, bahkan ada yang hingga 3 triliun rupiah per tahun. Sedangkan eFishery di tahun terakhirnya bisa menumbuhkan profitabilitas hingga 42%. Secara bisnis, harusnya sangat bisa dilanjutkan.

Para petani ikan yang menjadi mitra eFishery turut merasakan dampak kasus ini. Pak Mario, petani ikan di Ciseeng, Bogor, mengapresiasi peran eFishery. “Fasilitas kredit seperti KABAYAN (Kasih Bayar Nanti) sangat membantu kami dalam membeli pakan. Kredit ini memberikan kelonggaran dalam pembayaran, sehingga kami bisa fokus pada budidaya,” jelasnya, dalam keterangan tertulis ke media, Rabu (27/2).

Selain aspek pemberian pakan, bagi Mario eFishery juga sempat meluncurkan program pemasaran sejak tahun 2023. “Kami berharap eFishery bisa bangkit, kembali mendukung dan menjadi sahabat petani, dengan memberikan kepastian pasar tanpa menekan harga,” tambahnya.

Dari perspektif pengamat dan akademisi, eFishery dipandang sebagai inovasi yang merevolusi industri akuakultur di Indonesia. Teknologi pakan otomatis dan akses pembiayaan yang ditawarkan menjadi solusi atas permasalahan klasik di sektor ini.

Prof. Dr. Yudi Nurul Ihsan Pakar Perikanan dari Universitas Padjadjaran Bandung, menyebut eFishery sebagai pelopor dalam digitalisasi perikanan. “Keberadaan eFishery membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani. Namun, tantangan dalam manajemen keuangan menjadi pelajaran penting bagi startup di sektor agritech,” katanya.

Menurutnya, eFishery memiliki peluang untuk kembali dengan model bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. “Jika evaluasi menyeluruh dilakukan dan kepercayaan petani serta investor dapat dipulihkan, eFishery masih bisa menjadi pemain utama di industri akuakultur,” tambahnya.

Sementara itu pengamat ekonomi dan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Ali Riza Fahlevi, menilai bahwa kasus fraud ini tidak bisa hanya dilihat sebagai kesalahan manajemen semata, tetapi merupakan persoalan multi pihak yang mencerminkan celah dalam pengawasan dan tata kelola investasi di sektor start-up.

“Skandal akuntansi seperti ini hampir mustahil hanya melibatkan manajemen. Jika kita melihat skandal keuangan besar dunia, seperti kasus Enron 2002 yang melibatkan firma akuntansi Arthur Andersen, kejadian ini menunjukkan bahwa fraud bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga kantor akuntan publik, bursa, dan konsultan,” jelas Ali.

"Investor tentunya melakukan due diligence sebelum menanamkan modal, apalagi dengan nilai investasi yang fantastis. Jadi, mustahil jika skandal ini hanya melibatkan manajemen tanpa keterlibatan atau setidaknya kelalaian dari pihak lain yang memiliki peran dalam tata kelola perusahaan,” lanjut Ali.

Ali menekankan bahwa start-up di Indonesia, meskipun menjanjikan, sering kali menghadapi kendala besar dalam pendanaan dan kontrol operasional. “Di berbagai negara, 80% start-up gagal. Di Indonesia, angka kegagalannya bahkan bisa mencapai 90% karena kesulitan dalam pendanaan dan lemahnya kontrol dari berbagai pihak,” ujarnya.

Menurutnya, peran kontrol tidak hanya berada di tangan investor tetapi juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Ia menilai perlu adanya badan atau regulasi yang mengawasi pertumbuhan start-up secara berkelanjutan, tidak hanya memberikan dukungan di tahap awal tetapi juga mengawal perkembangan bisnisnya dalam jangka panjang.

“Pemerintah bisa ikut berperan melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Investasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam kasus eFishery. Bahkan, bisa dipertimbangkan pembentukan badan otonom yang mengawal start-up agar tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang,” tambahnya.

Ali menekankan bahwa standar akuntansi yang baik dan transparansi dalam laporan keuangan harus dijaga. “Jika kita abai pada prinsip keterbukaan, maka perusahaan bisa kehilangan kepercayaan investor dan berujung pada kehancuran,” kata Ali.

Ia menegaskan bahwa setiap start-up, terlepas dari seberapa inovatif idenya, tetap membutuhkan pengawalan dan kontrol yang kuat. Selain pendanaan, start-up juga harus didampingi oleh pakar di bidangnya agar tetap berada pada jalur yang benar.

Dengan evaluasi yang tepat dan restrukturisasi yang lebih baik, eFishery memiliki peluang untuk bangkit kembali dan terus memberikan manfaat bagi sektor perikanan Indonesia.