Pulihkan Segera Keamanan Papua

JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk segera memulihkan kondisi Papua. Ia pun mendesak penanganan terhadap kerusuhan dapat segera dilakukan, termasuk menerjunkan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang baru dibentuk Presiden Jokowi untuk menangani permasalah di Tanah Cendrawasih.

"Kita punya Komando Operasi Khusus untuk itu, yang baru saja diresmikan kemarin dan bisa segera kita operasikan," ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Selanjutnya, terkait masalah kerusuhan yang sampai merenggut korban jiwa, Politikus Partai Golkar tersebut akan memerintahkan Komisi I DPR RI untuk melakukan kajian terkait kericuhan Papua, untuk menentukan apakah bagian dari separatisme atau tindakan kriminal bersenjata.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di DPR pada Komisi I untuk meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait dan kemudian merumuskannya dalam bentuk pengambilan langkah-langkah yang lebih konkret," punkatanya.

Sementara menyikapi kembali rusuhnya aksi unjuk rasa di Jayapura. Papua yang iikuti dengan pembakaran sejumlah bangunan kantor, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga hari ini pihaknya coba memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan di provinsi tersebut berjalan normal. Dan menurut laporan yang ia terima, pelayanan publik belum terganggu. Meski memang situasi di Jayapura sempat mencekam karena ada aksi anarkis massa.

"Penyelenggaraan pemerintahan di Papua jalan terus, tidak ada masalah, pelayanan masyarakat semua jalan terus," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, kata Tjahjo lagi, saat aksi unjuk rasa berujung rusuh di Manokwari, ia telah meminta Direktorat Jenderal Otonomi Khusus untuk membentuk tim monitoring. Tim ini masih terus bekerja memantau dinamika yang terjadi di Papua. Terutama memantau pergerakan isu terkait Papua. Tim juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Gubernur Papua dan Papua Barat serta jajaran Forkompimda setempat.

"Tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri terus memonitor Pemda setempat, yang penting jalan terus pelayanan publiknya," katanya.

Mengenai aksi unjuk rasa itu sendiri, kata Tjahjo, pemerintah pada dasarnya tak mempersoalkan itu. Penyampai aspirasi lewat aksi unjuk rasa di atur dalam perundang-undangan. Dan, ia menghormati itu. Tapi, jangan sampai kemudian dalam unjuk rasa ada aksi anarkis. Ini yang ia sayangkan.

Jangan Terhasut

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua Merah Putih mendorong kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang menghasut terkait Papua. "Perlunya kesadaran yang harus dibangun oleh masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh berbagai macam isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia," kata Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua Merah Putih Rimang Mote dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan warga Papua menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan NKRI dan menolak segala macam provokasi berbentuk SARA terhadap warga Papua. Rimang juga mengecam adanya isu-isu separatis yang bergulir untuk memanfaatkan situasi Papua yang tidak kondusif.

Separatisme Papua, kata dia, mengemuka seiring kericuhan yang terjadi di tanah Papua beberapa waktu lalu. "Kitong Papua menolak berkibarnya bendera Bintang Kejora di bumi Indonesia. Kitong menolak berbagai aksi unjuk rasa yang juga bernuansa separatis," katanya. ags/tri/AR-3