Publik Puas atas Kinerja KPK dan Presiden

Pegang Posisi Kunci

Selain itu, tambah Burhanuddin, LSI menyimpulkan Presiden Jokowi dianggap memegang posisi kunci dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, kepuasan dan evaluasi terhadap KPK maupun pemberantasan korupsi secara umum turut menentukan dukungan dan kepuasaan terhadap kinerja Presiden.

"Jika Presiden Jokowi mengelak untuk mengambil kendali pemberantasan korupsi maka dukungan warga secara umum, serta para penduduknya, menjadi taruhannya," jelasnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan Presiden harus bertanggung jawab secara penuh dalam upaya pemberantas korupsi. Pemerintah harus bisa memastikan calon-calon pimpinan KPK pada masa jabatan 2019-2023, dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kredibilitas yang memadai.

Menurut Adnan, jika itu semua tidak dilakukan maka KPK yang awalnya sebagai alat pemuas terhadap kinerja Presiden, bisa jadi KPK justru menjadi bumerang buat presiden. Dalam situasi di mana dalam seleksi ini memilih orang yang keliru dan akhirnya bisa dikendalikan oleh afiliasi politik tertentu maka itu bisa menjadi bumerang bagi Presiden. Bagaimanapun KPK harus ada di atas semua kepentingan golongan dan politik.
Halaman Selanjutnya....