Proyek Strategis Nasional Berdampak Luas bagi Ekonomi

Pertimbangan Tambahan

Haryo merincikan, selain kriteria-kriteria tersebut, juga diperlukan beberapa pertimbangan tambahan seperti kajian atas usulan tambahan PSN baru, dengan memastikan proyek yang akan dimasukkan dalam daftar PSN dapat dipastikan waktu penyelesaiannya dan pembiayaannya diutamakan tidak menggunakan APBN, serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Setiap perubahan daftar PSN yang diputuskan oleh Presiden kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan untuk selanjutnya dipublikasikan ke masyarakat," ujar Haryo.

Adapun PSN menjadi salah satu perwujudan upaya pemerintah yang dimulai sejak 2016 untuk mengatasi defisit infrastruktur dan penurunan investasi pasca krisis global pada 2008-2012. Pada periode krisis tersebut, Infrastructure Stock Indonesia hanya berada di 38 persen dari Produk Domestik Bruto, sedangkan rata-rata negara maju memiliki sekitar 70 persen.

Dalam penyusunan RPJMN 2015-2019, pemerintah berfokus kepada pembangunan infrastruktur yang masif.