Proyek Huntara di Sulawesi Tengah Dikebut

JAKARTA - Pemerintah akan menyelesaikan pembangunan 699 unit hunian sementara (huntara) di Sulawesi Tengah pada akhir Februari mendatang. Ratusan unit huntara tersebut tersebar di tiga wilayah terdampak tsunami, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

Menteri Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebutkan, pada tahap pertama akan dibangun sebanyak 699 unit di 72 lokasi. Progres hingga 20 Januari 2019 mencapai 691 unit di 72 lokasi sudah dikerjakan, dimana 217 unit di 30 lokasi sudah selesai.

Untuk mempercepat pembangunan huntara, masing-masing kontraktor dari BUMN Karya akan terus menambah tenaga kerja sehingga waktu pengerjaan dapat ditambah hingga malam hari dengan sistem shift. "Huntara yang dibangun dengan model knockdown, yang mana 1 unitnya terdiri dari 12 bilik dan setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga," ungkap Basuki di Jakarta, Selasa (22/1).

Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menambahkan dari 217 unit Huntara yang diselesaikan, 26 unit diantaranya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda), yakni 10 unit di Kelurahan Silae yang dikerjakan PT Brantas Abipraya pada 17 Desember 2018, serta 16 unit di Kelurahan Duyu yang dikerjakan PT Adhi Karya dan PT Hutama Karya pada 15 Januari 2019.

"Dari 26 unit Huntara yang sudah dihuni, sebanyak 221 bilik sudah dihuni oleh 31 Kepala Keluarga (KK ) di Silae dan 191 KK di Duyu. Ada 1 unit huntara di Kelurahan Duyu yang dimanfaatkan untuk bangunan Puskesmas pembantu," kata Iwan.

Pembangunan huntara dikerjakan tujuh BUMN Karya dan 11 kontraktor swasta lokal. BUMN Karya yang terlibat meliputi PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya dan PT PP.

Tambahan Waktu

Iwan menegaskan, 699 unit huntara memang ditargetkan rampung pada akhir Februari 2019. Namun agar dapat dihuni, masih diperlukan waktu tambahan untuk pemasangan sambungan air bersih, listrik oleh PLN, dan sarana prasarana lingkungan lainnya.

Selanjutnya, untuk pembangunan hunian tetap, Gubernur Sulteng telah meneken Surat Keputusan mengenai penetapan lokasinya yakni di Kota Palu seluas 360,93 hektar (ha), kabupaten Sigi seluas 362 ha. Pembangunan hunian tetap akan menggunakan konstruksi tahan gempa.

Selain hunian, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dan puskesmas juga menggunakan konstruksi tahan gempa sesuai dengan prinsip Build Back Better. Pembangunan RS Undata dan RS Anutapura di Kota Palu akan menjadi pilot project konstruksi bangunan tahan gempa.ers/E-10