Produk Inovasi Dalam Negeri Harusnya Mulai Jadi Pilihan Utama
Bambang Brodjonegoro
Foto: ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJAPandemi mengakselerasi inovasi karya anak bangsa, terutama dalam penanganan Covid- 19.
Di tengah sulitnya mendatangkan produk luar, banyak produk-produk inovasi karya dalam negeri, baik dari lembaga penelitian maupun perguruan tinggi menjadi andalan mulai untuk pengetesan hingga vaksin yang dalam tahap pengerjaan. Hal ini membuktikan sumber daya peneliti di Indonesia tidak kalah dari negara lain.
Akselerasi produk inovasi dalam negeri harusnya mulai menjadi pilihan utama dan pertama. Jangan sampai setelah pandemi berakhir, momentum ini ikut surut. Perlu ada strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan produk dalam negeri.
Untuk mengupas terkait produk inovasi dalam negeri, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi, Bambang Brodjonegoro. Berikut petikan wawancaranya.
Bisa Anda jelaskan poin penting dari adanya produk dalam negeri ini?
Melihat berbagai pengalaman negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah ternyata adalah inovasi. Inovasi adalah sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi dalam jangka waktu yang relatif panjang.
Pada praktiknya, produk inovasi dalam negeri bisa mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Selama ini, kita kelabakan dengan produk impor yang mengganggu neraca perdagangan. Jadi, kuncinya substitusi impor harus berbasis inovasi sehingga benar-benar dapat meningkatkan daya saing Indonesia.
Apa saja yang perlu dibenahi ke depan untuk menjaga keberlanjutan produk inovasi dalam negeri?
Pertama adalah kolaborasi, baik antarindividu, bidang ilmu, maupun institusi. Pasalnya, anggaran negara untuk kegiatan riset terbatas. Masih jauh dari cukup untuk membuat lompatan kegiatan riset. Dengan skema kolaborasi pendanaan kegiatan riset bisa datang dari beragam sumber.
Kedua, paradigma. Paradigma ekonomi di Indonesia dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam saat ini harus ditekankan pada efisiensi menjadi ekonomi berbasis inovasi.
Jadi, paradigma ekonomi kembali lagi kepada kekuatan ilmu pengetahuan teknologi yang kemudian didukung oleh kegiatan yang berkelanjutan, terarah, dan juga dengan kualitas tinggi.
Satu lagi, perilaku yang sangat penting dari masyarakat terhadap hasil inovasi yaitu komitmen masyarakat untuk mendahulukan inovasi dari dalam negeri. Ini kita juga masih kurang di Indonesia kalau dibandingkan dengan Korea.
Di sisi lain, bagaimana cara para peneliti bisa melahirkan produk yang bisa digunakan masyarakat?
Tentu kualitas dan relevansi hasil riset harus terus ditingkatkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atau industri.
Lebih teknis lagi, saya berharap produk inovasi dalam negeri tidak hanya sekadar meniru produk dari luar. Jadi, pendekatannya harus berbeda dengan produk impor, namun fungsinya tetap sama.
Kami di kementerian juga memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang cara terbaik menggunakan teknologi yang sudah ada. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat sebesar-besarnya dalam hidup mereka.
Bagaimana pemerintah menjaga keberlangsungan riset di perguruan tinggi mengingat masa pandemi ini tidak sedikit kampus melahirkan produk yang membantu penanganan Covid-19?
Kami telah memberikan dana hibah penelitian yang digunakan untuk penelitian di perguruan tinggi. Beberapa program pendanaan yaitu bantuan untuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum sebesar 400 miliar rupiah dan nonbadan hukum 632 miliar rupiah.
Saya sangat berharap pemanfaatan dana ini dilakukan dengan seoptimal mungkin sebaik mungkin. Sehingga kualitas perguruan tinggi dapat meningkat dan di sisi lain juga melahirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
n m ma'aruf/P-4
Berita Trending
- 1 Pemerintah Sosialisasikan Hasil COP29 Sembari Meluncurkan RBC-4
- 2 Regulasi Baru, Australia Wajibkan Perusahaan Teknologi Bayar Media Atas Konten Berita
- 3 RI Harus Antisipasi Tren Penguatan Dollar dan Perubahan Kebijakan Perdagangan AS
- 4 Jika Alih Fungsi Lahan Pertanian Tak Disetop, Indonesia Berisiko Krisis Pangan
- 5 Segera diajukan ke Presiden, Penyederhanaan Regulasi Pupuk Subsidi Masuk Tahap Final