Privatisasi Aset Tak Baik untuk Pengelolaan Energi

JAKARTA-Serikat Pekerja PLN Group bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) konsisten menolak restrukturisasi BUMN melalui mekanisme pembentukan Holding-Subholding (HSH) PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya.

"Ini merupakan bentu lain privatisasi aset negara,"tegas Ketua Ketua Umun SP PLN Group M. Abrar Ali saat menyampaikan pernyataan sikap bersama FSPPB terkait pengelolaan energi di Jakarta, Senin (16/8).

Kedua serikat pekerja sektor energi itu meminta Presiden RI, Joko Widodo untuk membatalkan rencana HSH serta IPO tersebut.

"Kiranya Presiden berkenan membatalkan rencana holding-subholding Pertamina dan PLN serta IPO terhadap anak anak usahanya," ucap Abrar Ali.

Ia mengatakan SP PLN Group dan FSPPB mendukung pengelolaan asset vital dan strategis bangsa tetap dikelola dan tetap 100 persen milik Negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai konsep Penguasaan Negara UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3).

"Kami akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai rencana privatisasi berkedok program HSH dan IPO,"tegas Abrar Ali. Ia menegaskan rencana HSH dan IPO berpotensi menyebabkan potensi kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) Gas dan Tarif Listrik.