Prioritaskan Utang ke Sektor Produktif

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tambahan pembiayaan utang di RAPBNP 2017 akan dimanfaatkan untuk kepentingan belanja bersifat produktif dan bermanfaat bagi pembangunan. "Untuk menaikkan belanjabelanja yang sifatnya produktif," katanya di Jakarta, pekan lalu.

Darmin menjelaskan penerbitan surat utang ini masih dibutuhkan agar defisit anggaran tidak melebihi target yang diperkenankan dalam Undang- Undang (UU) Keuangan Negara senilai tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, upaya menjaga defisit anggaran dengan menerbitkan surat utang bisa memberikan dampak yang lebih ekspansif bagi perekonomian dibandingkan dengan memangkas belanja.

"Kita tidak ingin memangkasnya, ingin menjaga supaya APBN itu tidak kontraktif, tapi ekspansif," kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu. Darmin tidak mempermasalahkan dengan adanya kebijakan pembiayaan melalui penerbitan surat utang, asalkan pemerintah secara konsisten mampu membayar utang tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah RI dalam postur RAPBNP 2017 menargetkan defisit anggaran senilai 2,92 persen terhadap PDB atau senilai 397,2 triliun rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menyiapkan pembiayaan melalui utang antara lain dengan penerbitan Surat Berharga Negara (neto) senilai 467,3 triliun rupiah.

Halaman Selanjutnya....