Prioritaskan Investasi Padat Karya

JAKARTA - Pemerintah perlu memprioritaskan investasi sektor padat karya atau labor intensive ketimbang padat modal agar bonus demografi saat ini bisa terserap di dunia kerja. Apabila investasi yang masuk banyak di padat modal dikhawatirkan bisa mengancam pasar penduduk usia kerja yang sedang membengkak.

"Jika yang masuk lebih banyak padat modal maka elastisitas serapan tenaga kerja sedikit dengan melihat pasar tenaga kerja kita saat ini mestinya invetasi banyak ke padat karya," ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, dalam Workshop BPS di Jakarta, Kamis (25/11).

Di menambahkan, ke depan perlu diperhatikan proses pemulihan atau recovery agar ekonomi membaik dan pekerja yang terserap di dunia kerja lebih banyak lagi, selain berharap meningkatnya investasi di sektor padat karya dan penanganan kesehatan. Jumlah serapan tenaga kerja itu kembali pada kemampuan pemerintah menangani Covid-19.

Menurut dia, kuncinya di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena akan berpengaruh ke mobilitas. Jika aktivitas kembali normal, ekonomi tumbuh, artinya akan ada penyerapan tenaga kerja.

Seperti diketahui, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi kuartal III-2021 sebesar 216,7 triliun rupiah atau tumbuh 3,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy). Namun, dibandingkan kuartal sebelumnya (qtq), realisasi investasi kuartal III-2021 turun 2,8 persen.

Di sisi penyerapan tenaga kerja, pada kuartal III-2021 tercatat sebanyak 288.687 orang, turun 2,3 persen (yoy). Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS, Nurma Midayanti, menyebut dampak pandemi kepada penduduk usia kerja kita semakin berkurang pada Agustus 2021.

Pada Agustus 2020, penduduk usia kerja yang terdampak pandemi sebanyak 29,12 juta jiwa. Saat itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen.

Pada Agustus 2021, penduduk usia kerja yang terdampak berkurang 7,80 juta orang sehingga tinggal 21,32 juta jiwa. Saat itu tingkat pengangguran terbuka juga turun di angka 6,49 persen.

Penciptaan Kerja

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan tingkat pengangguran akan sedikit turun seiring pemulihan ekonomi pada 2022. Pemerintah menargetkan pengangguran akan turun ke level 5,5-6,3 persen pada APBN 2022.

Indef memperkirakan tingkat pengangguran akan berada di level 6 persen pada 2022. Faktor pendukung penurunan tingkat pengangguran ini adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan 2021.

"Di luar itu, juga terdapat peningkatan kinerja di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, salah satunya adalah sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pengangkutan yang diperkirakan akan tumbuh lebih baik pada 2022 setelah sebelumnya tiarap karena PPKM Darurat," terang Tauhid.

Terkait kemiskinan, dia mengatakan tingkat kemiskinan diperkirakan turun seiring pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan juga masih cukup tingginya bantuan sosial dari pemerintah. Dalam APBN 2022, tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke level 8,5-9,0 persen.

Indef memperkirakan kemiskinan akan sedikit turun, namun masih berada di atas range target pemerintah, yaitu tingkat kemiskinan diproyeksikan berada di level 9,3 persen.