Prinsip Gotong Royong Harus Disinergikan

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengingatkan gotong royong adalah prinsip luhur yang harus disinkronkan dan disinergikan antarlembaga sehingga bukan sekadar kerja bakti. Dengan prinsip gotong royong, sebenarnya mampu menurunkan ego sektoral atau ego lembaga.

"Gotong royong itu harus dimulai dari diskusi, pembicaraan konsep sama program, kemudian programnya dilaksanakan bersama-sama," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP, Hariyono, usai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Jakarta, Selasa (6/8).

Hariyono datang bersama sejumlah deputi, ditemui Wiranto bersama para deputinya membahas sinkronisasi program antarkementerian dan Pancasila. Menurut dia, koordinasi antarlembaga penting agar program-programnya bisa saling sinkron, termasuk BPIP dengan jajaran kementerian di Kemenko Polhukam. Dengan demikian enggak ada kesan antarlembaga negara itu saling bersalip-salipan.

"Yang jelas, Pancasila sebagai sebuah ideologi yang bercorak gotong royong diawali dari diskusi, ide, konsep, program, hingga pelaksanaan. Supaya gotong royong tidak direduksi sekadar kerja bakti," kata Hariyono.

Zaman Kekinian

Pertemuan tersebut, kata Hariyono, dibahas pengaruh sikap Pancasila disesuaikan dengan konteks dan zaman kekinian. Menko Polhukam mendukung setiap program BPIP untuk pengarusutamaan Pancasila dan bela negara, revolusi mental, dan pendidikan karakter bisa saling mengisi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menyebutkan banyak hal yang dibicarakan pada pertemuan itu, tetapi intinya adalah membumikan Pancasila. "Intinya memang kerja keras, kembali melakukan langkah-langkah yang mengembalikan Pancasila menjadi satu ideologi bagi bangsa Indonesia dalam perilaku sehari-hari dan dalam konsep-konsep kerja masyarakat," katanya.

Lebih jauh Hariyono mengingatkan bangsa Indonesia adalah milik bersama, bukan milik mayoritas, minoritas, atau etnis tertentu sebagai konsepsi Pancasila. Di sinilah perlu sebuah komitmen kearifan semua rakyat bahwa bangsa Indonesia itu milik bersama.

Terkait adanya hasil Ijtima Ulama IV, salah satunya poin tentang NKRI yang bersyariah, Hariyono mengaku belum membaca hasil ijtima ulama itu, namun semua harus dikembalikan kepada nilai-nilai Pancasila.

"Ya, kita kembali kepada konsepsi Pancasila. Menurut pendiri bangsa bahwa Pancasila adalah sebuah dasar negara bangsa Indonesia yang berbasis pada inklusifitas sehingga negara Indonesia bukan negara agama," katanya.eko/Ant/N-3