Presidensi G20 Indonesia Lahirkan Rencana Aksi yang Konkret

JAKARTA - Presidensi Indonesia di kelompok 20 ekonomi terbesar dunia (G20) tak hanya mencatatkan pencapaian dalam bentuk kesepakatan di antara para negara anggota melalui Deklarasi Bali, namun juga sederet rencana aksi dengan tujuan yang konkret.

Dalam keterangan tertulis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diterima di Jakarta, Rabu (16/11), Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan negosiasi terpisah telah dilakukan untuk apa yang disebut sebagai dokumen G20 Action for Strong and Inclusive Recovery.

Menurut Menlu, dokumen tersebut berisi daftar proyek yang merupakan concrete deliverables dari berbagai diskusi dan negosiasi yang dilakukan selama masa presidensi Indonesia G20. "Kita lakukan negosiasi terpisah untuk apa yang dinamakan dokumen G20 Action for Strong and Inclusive Recovery," kata Menlu.

Seperti dikutip dari Antara, Menlu mengatakan dalam daftar tersebut terdapat proyek yang baru dan ada pula yang merupakan dukungan untuk proyek-proyek yang telah berjalan sebelumnya.

"Selain itu, ada juga yang berbentuk hibah dan ada yang berbentuk capacity building, research development, hingga investasi," tambahnya.

Proses Negosiasi

Dia pun menjelaskan membutuhkan proses negosiasi hingga delapan kali putaran untuk mencapai kesepakatan di antara negara-negara anggota terkait dokumen concrete deliverables tersebut.

Lebih lanjut, Menlu mengatakan Indonesia telah memberikan upaya lebih dalam presidensinya di G20.

"Di presidensi G20 Indonesia, kita ini berjalan extra mile. Kenapa? Di awal presidensi kita mengatakan ingin membawakan suara negara-negara berkembang dan kita ingin mempresentasikan kerja sama-kerja sama konkret yang dilakukan oleh negara G20 untuk dunia," kata Menlu.

Indonesia memegang Presidensi G20 selama tahun 2022 dan menjadi tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi (KTT) yang berlangsung pada 15-16 November di Nusa Dua, Bali.

Pada akhir KTT G20, Indonesia secara resmi menyerahkan estafet keketuaan G20 kepada India yang akan memegang presidensi selama tahun 2023.

Selain itu, Menlu menegaskan kembali makna bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, yang juga diterapkan Indonesia dalam menjalankan Presidensi G20. Prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia kerap diartikan sebagai semata-semata suatu sikap netral.