Presiden Trump Siap Larang Huawei

WASHINGTON DC - Pekan ini Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif yang berisi larangan bagi perusahaan-perusahaan AS dalam menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh perusahaanperusahaan yang menimbulkan risiko keamanan nasional.

Sumber-sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan bahwa kebijakan itu bertujuan untuk menghambat perusahaan swasta AS melakukan bisnis dengan perusahaan teknologi raksasa dari Tiongkok, Huawei.

Sumber itu menyebutkan, instruksi yang tidak akan menyebutkan nama negara atau perusahaan tertentu, telah dipertimbangkan selama lebih dari satu tahun.

"Persiapannya tetap rahasia. Bisa ditunda lagi," kata mereka pada Selasa (14/5).

Perintah eksekutif akan meminta Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, untuk memberikan presiden wewenang untuk mengatur perdagangan dalam menanggapi keadaan darurat nasional yang mengancam AS.

"Perintah itu akan mengarahkan Kementerian Perdagangan, bekerja dengan lembaga pemerintah lainnya, untuk menyusun rencana penegakan," kata sumber tersebut.

Jika ditandatangani, perintah eksekutif itu akan berlaku saat berlangsung perang tarif antara AS dan Tiongkok. Washington DC yakin bahwa peralatan yang dibuat oleh Huawei Technologies Co Ltd, pembuat ponsel pintar terbesar ketiga di dunia, dapat digunakan oleh Tiongkok untuk aktivitas mata-mata.

Huawei, yang telah berulang kali membantah tuduhan itu, tidak segera berkomentar. Gedung Putih dan Kementerian Perdagangan AS juga menolak berkomentar mengenai informasi ini.

Tak Dipercaya AS telah secara aktif mendorong negara-negara lain untuk tidak menggunakan peralatan Huawei dalam teknologi jaringan 5G dengan alasan peralatan Huawei tidak dapat dipercaya.

Januari lalu, jaksa AS mendakwa dua unit usaha Huawei di Negara Bagian Washington, karena bersekongkol untuk mencuri rahasia dagang T-Mobile US Inc. AS juga menuduh Huawei dan kepala keuangan perusahaan melakukan penipuan dan tersebut melanggar sanksi ekonomi pada Iran.

Pada April 2018, Komisi Komunikasi Federal, mengajukan proposal untuk melarang penggunaan dana dari pemerintah sebesar 9 miliar dollar AS untuk membeli peralatan atau layanan dari perusahaan yang dapat menimbulkan ancaman keamanan terhadap jaringan komunikasi AS.

Pekan lalu, Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC), Ajit Pai, mengatakan, pihaknya sedang menunggu tanggapan dari Kementerian Perdagangan AS tentang bagaimana menentukan daftar perusahaan yang akan dilarang berdasarkan proposal FCC.

Pekan lalu pula, FCC memilih dengan suara bulat untuk menolak tawaran China Mobile Ltd untuk menyediakan layanan telekomunikasi bagi AS, dan mereka mengatakan sedang mengkaji persetujuan serupa sebelumnya yang dipegang oleh China Unicom dan China Telecom Corp. SB/FT/I-1