Presiden Trump Minta ZTE Bayar Denda Rp18 Triliun

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan akan mengizinkan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Tiongkok, ZTE, beroperasi kembali di AS apabila membayar sejumlah denda, merombak jajaran manajemen, serta berbagai syarat lainnya.

"Saya menutup kemudian mengizinkan dibuka kembali dengan jaminan keamanan yang tinggi, perubahan manajemen, harus membeli suku cadang dari AS, dan membayar denda 1,3 miliar dollar AS (sekitar 18,3 triliun rupiah)," ujar Trump lewat akun Twitter, akhir pekan lalu.

Dalam pernyataan itu, Trump juga mengkritik lawanlawan politiknya, seperti Senator Demokrat, Chuck Schumer, dan pemerintahan sebelumnya yang dianggap longgar melakukan pengawasan terhadap ZTE.

"Jangan berbuat apa-apa selain mengeluh dan mengganggu. Mereka hanya membuat kesepakatan buruk (dengan Iran) dan yang mereka katakan sebagai penawaran dagang menjadi tertawaan dunia," tulisnya.

Rencana Trump tersebut berseberangan dengan sebagian besar anggota Senat AS yang selama ini menentang penghapusan sanksi beroperasi tujuh tahun terhadap perusahaan itu. Sanksi tersebut diterapkan setelah ZTE dianggap melanggar aturan Kementerian Perdagangan AS karena berbisnis dengan Iran.

Atur Kesepakatan

Sebelumnya sejumlah media melaporkan, Departemen Perdagangan AS mengatur kesepakatan dengan ZTE untuk menerima syarat-syarat tersebut.

Jika ZTE menerima, pemerintah AS akan mencabut perintah larangan kerja sama perusahaan AS selama tujuh tahun, seperti Qualcomm. Sanksi itu dijatuhkan untuk mencegah ZTE membeli microchip dan komponen lain, sehingga mengganggu kinerja perusahaan.

Anggota parlemen AS dari semua kubu menyatakan kekecewaan atas gagasan tersebut. "Tiongkok menghancurkan perusahaan AS tanpa ampun dan memanfaatkan perusahaan telekomunikasi ini untuk memata-matai dan mencuri dari kami.

Banyak yang berharap kali ini akan berbeda. Sekarang kongres perlu bertindak," kata Senator Republik dari negara bagian Florida, Marco Rubio, dalam akun Twitter-nya.

Sementara itu, Senator Demokrat dari New York, Chuck Schumer, yang menyambut skeptis rencana itu mengatakan, "Kedua belah pihak di Kongres harus bersatu untuk menghentikan kesepakatan di jalurnya."

Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross meminta Senat untuk meredam kritik masyarakat dan memberikan ruang untuk merundingkan masalah itu.

Setelah pengarahan, senator John Cornyn dari Texas menyatakan dukungan soal syarat menempatkan petugas pemantau di ZTE. "Itu akan sangat luar biasa, memiliki seseorang di dalam perusahaan untuk mengamati apa yang sedang terjadi akan sangat berharga," ujarnya.

Penentangan terhadap rencana kesepakatan dengan ZTE makin berkembang sepanjang pekan ini.

DPR AS telah meloloskan RUU yang akan melarang pegawai negeri sipil AS menggunakan produk ZTE dan menghentikan kerja sama Kementerian Pertahanan AS dengan perusahaan asal Tiongkok itu. SCMP/SB/AR-2