Presiden Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

JAKARTA - Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS) menjelang Hari Pers Nasional yang diperingati pada 9 Februari setiap tahunnya.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Anggota Dewan Pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/2). "Dalam hal 'media sustainability' ini Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers," kata Ninik.

Ninik menjelaskan Perpres tersebut merupakan produk hukum yang akan mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.

Menurut Ninik, Presiden sepakat dengan masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan Perpres tentang Media Sustainability menyandarkan pada Undang Undang 40/1999 Tentang Pers.

Dalam kesempatan itu juga, Presiden memastikan diri akan hadir di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara, pada 9 Februari mendatang. "Saya akan hadir di HPN Medan," kata Presiden.

Kepala Negara turut mendapat laporan dari anggota Dewan Pers berkaitan dengan penggantian pengurus setelah wafatnya Prof Azyumardi Azra, serta laporan mengenai indeks kebebasan pers dan perkembangan media berkelanjutan.

Mengenai kebebasan pers, Presiden menilai hak tersebut sudah didapatkan, dan media kini harus lebih bertanggung jawab. "Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang adalah media harus bertanggungjawab. Di situ yang penting," tegas Jokowi.

Presiden menambahkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan harus diperhatikan oleh media sehingga dapat berimbang dengan platform global.

Berterima Kasih

Dalam kesempatan itu, Dewan Pers menyampaikan terima kasih atas kesediaan Presiden Jokowi yang akan menghadiri puncak peringatan HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara.

"Kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Presiden tadi menyampaikan akan hadir di puncak acara Hari Pers Nasional," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.

Ninik menyampaikan puncak peringatan HPN akan diisi dengan berbagai diskusi dalam konferensi, serta penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Pers.

"Karena ini memang menyangkut penyelenggaraan pemilu ya, sehingga pra, selama, dan pasca (pemilu) pasti banyaklah konflik pemberitaan yang kami harus melakukan penyelesaian dengan pendekatan jurnalis," kata Ninik.