Presiden: Serahkan kepada KPU

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan keabsahan hasil pemilu merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika ada dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019, tempuhlah lewat cara konstitusional, yakni melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan menggugat hasilnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya, itu kita serahkan semuanya ke KPU, kepada penyelenggara. Yang punya kewenangan adalah KPU. Serahkan ke KPU. Kalau ada, kalau ada kecurangan, (ke) Bawaslu. Kalau sengketa yang lebih besar, (ke) MK. Mekanisme itu sudah diatur," kata Presiden sekaligus sebagai capres petahana, Joko Widodo, seusai berbuka puasa bersama di kediaman Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO), Jl Karang Asem Utara, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

Pernyataan itu diungkapkan Jokowi menanggapi calon presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan menolak hasil Pemilu yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019. Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara hukum. Semua persoalan bisa diselesaikan lewat undangundang. "Negara kita ini sudah ada aturan mainnya, sudah jelas, konstitusinya jelas, UU-nya jelas, aturan hukumnya jelas, ya ikuti," kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan agar semua pihak bisa mengikuti mekanisme yang ada terkait Pemilu 2019. Jika tidak terima, bisa menempuh mekanisme yang ada. "Ya, semuanya kan ada mekanismenya. Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh undang-undang. Kita semuanya diatur oleh peraturan KPU. Semua mekanismenya ada. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi," tegas Jokowi.

Hadir dalam buka puasa di rumah Oesman ini, antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Halaman Selanjutnya....