Presiden: Segera Pulihkan Keamanan Papua

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajarannya agar segera memulihkan keamanan di Papua. Sebab, lewat keamanan yang stabil akan bisa melindungi seluruh warga Papua.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan rapat terbatas (ratas) dadakan terkait situasi keamanan di Papua usai terjadinya aksi demonstrasi yang berujung kericuhan. Ratas ini digelar usai Presiden pulang dari kunjungan kerja di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

"Saya perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua benar-benar dijaga dan segera cepat-cepatnya dipulihkan, semua warga negara tanpa terkecuali semuanya harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya," kata Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8).

Hadir dalam rapat terbatas, Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan.

Selain itu, Presiden juga meminta agar kerusakan fasilitas umum dapat segera diperbaiki sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas pemerintahan bisa dikembalikan. "Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden kembali mengingatkan kepada aparat keamanan agar tidak segan-segan untuk menindak tegas yang melanggar hukum. Menurut Presiden, tak ada toleransi bagi perusuh dan pelaku anarkisme di Papua. "Saya juga memerintahkan aparat keamanan menindak tegas siapa pun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apa pun, (karena) saya dapat laporan hukum (tindakan) dilakukan baik aparat hukum maupun oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan itu juga dikerjakan tanpa kecuali," tutup Presiden.

Tegakkan Hukum

Semantara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan Presiden ingin hukum ditegakkan secara tegas. "Siapa pun melawan hukum, baik di Surabaya, Papua, Papua Barat apakah masalah penghinaan, pelecehan, demo anarkis, pembakaran, tindakan tegas harus dilakukan karena kita negara hukum," kata Wiranto.

Wiranto menuturkan, Presiden juga minta masayakat dilindungi. Masyarakat itu yang tidak bersalah, dan tidak tahu masalah ini. "Jangan sampai (mereka) jadi korban aksi demo anarkis. Artinya, beliau lihat ada korban, bahkan aparat keamanan pun jangan sampai represif, tapi persuasif, edukatif," jelasnya.

Tidak hanya itu, Presiden juga memberikan perhatian kepada fasilitas negara dan fasilitas umum yang rusak karena aksi demonstrasi anarkis.

"Kita anggap tidak perlu karena mengganggu dan merusak fasilitas yang digunakan masyarakat itu mengkhianati rakyat karena dibangun dengan uang rakyat," ucap Wiranto.fdl/AR-2