Presiden: Program Satu Peta Bisa Hapus Perizinan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan Program Satu Peta yang sudah efektif akan dapat menghapus urusan perizinan dalam kegiatan bisnis.

"Ke depan, urusan perizinan, dengan adanya peta digital ini tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi. Untuk apa pakai izin-izin lokasi? Sudah ketahuan semuanya, kok," kata Presiden Jokowi ketika meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018, di Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut Kepala Negara, prosedur perizinan justru akan membuat ruwet masalah upaya mendorong perkembangan dunia usaha. "Kebijakan Satu Peta ini larinya ke mana-mana, dan kita sudah komitmen bersama, ini harus jalan," katanya.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kunjungan ke lapangan di berbagai daerah selama ini untuk memonitor pembangunan infrastruktur, menyadarkan dirinya bahwa di Indonesia banyak masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan.

"Semakin ke lapangan, semakin tahu di mana tumpang tindihnya, tapi dengan one map policy ini, tumpang tindih bisa diselesaikan," katanya.

Ia gembira karena satu peta saat ini sudah mengintegrasikan 83 dari 85 peta tematik di Indonesia. "Karena itu, saya sangat mengapresiasi. Ini sudah kita siapkan sejak lama upaya untuk mempercepat kebijakan ini," katanya.

Tumpang Tindih

Selain mengatasi tumpang tindih pemanfaatan tanah, kebijakan itu juga akan membuat perencanaan pembangunan lebih akurat lagi karena bukan hanya berdasarkan data, tapi juga berdasarkan peta yang detail. "Membangun irigasi, bendungannya di mana, irigasinya lewat mana, akan ketahuan semuanya dengan peta ini," katanya.

Presiden juga meminta kepala daerah mempercepat penetapan batas desa dan kelurahan karena saat ini masih banyak yang belum selesai.

"Untuk Badan Informasi Geospasial, saya juga perintahkan untuk menyusun mekanisme data updating yang efektif dan menyiapkan peta dasar dengan skala yang lebih besar," kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) dapat bekerja sama mengatasi masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan.

"Perlu dukungan kementerian/lembaga dan pemda untuk berkolaborasi melakukan terobosan guna menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Darmin.

Berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan telah selesai.

Di Kalimantan, misalnya, sebanyak 19,3 persen dari luas wilayah pulau terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan. Di Sumatera, tumpang tindih lahan seluas 6,4 juta hektare atau 13,3 persen dari luas wilayah Sumatera. Ant/AR-2