Presiden Minta Upaya Percepatan Belanja Negara Dikawal

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencari penyebab keterlambatan realisasi belanja pemerintah pada APBN 2021.

"Saya minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-red) dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja anggaran ini, ini ada apa," kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5).

Dalam rapat tersebut dihadiri langsung Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BPKP M Yusuf Ateh, serta perwakilan 2.223 peserta rapat.

Kepala Negara dalam kesempatan itu meminta agar upaya mempercepat belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan karena realisasinya masih rendah. Dari total belanja negara tahun ini sebesar 2.750 triliun rupiah yang dianggarkan di APBN, yang terealisasi baru sekitar 15 persen. Sedangkan untuk APBD baru sekitar 7 persen.

"Masih rendah, serapan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga masih rendah yaitu baru 24,6 persen, sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran," kata Presiden.
Halaman Selanjutnya....