Presiden Minta Pastikan Investasi yang Masuk Terkait Ekonomi Hijau

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (17/11), meminta jajarannya harus memastikan investasi yang masuk berkaitan dengan ekonomi hijau. Hal itu untuk menggeser pembangkit batu bara dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT).

"Mengenai pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi dan renewable energi, energi baru terbarukan, betul-betul harus jadi komitmen kita bersama," kata Presiden.

Investasi yang dimaksudkan Presiden itu, seperti pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta pembangunan green industrial park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari hydro power betul-betul bisa direalisasikan.

Jokowi juga meminta semua investasi negara sahabat yang berkaitan dengan ekonomi hijau dikawal dan ditindaklanjuti. Komitmen investasi yang sudah disepakati sebelumnya yakni dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Inggris.

"Semua Menko, Menteri Investasi, Menteri BUMN yang terkait dengan komitmen yang sudah ada betul-betul menetas dan bisa direalisasikan," kata Presiden.

Dalam kunjungannya ke UEA sepulang dari KTT Perubahan Iklim Global PBB di Glasgow, baru-baru ini, Presiden Jokowi mendapat komitmen investasi senilai 44,6 miliar dollar AS dari Syekh Mohamed bin Zayed dan Syekh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Begitu pula komitmen investasi senilai 9,29 miliar dollar AS dari Inggris saat Jokowi bertemu Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, dan CEO Inggris. Komitmen dari Inggris itu dalam rangka transisi energi dan ekonomi hijau.

"Investasi segera didorong untuk direalisasikan. Komitmen investasi banyak, tapi kadang-kadang kalau tidak dikawal, tidak diikuti, kalau tidak dimonitor, komitmen-komitmen itu lama direalisasikannya," kata Kepala Negara.

Investasi, jelas Presiden, sangat penting mengingat kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto cukup besar. Belanja pemerintah melalui APBN, katanya, hanya berkontribusi sekitar 15 persen.

Dibuat Aturan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengaku sepakat dengan arahan Presiden itu, namun akan lebih baik dibuat dalam bentuk aturan resmi. Investasi kini berorientasi pada keberlanjutan.

"Presiden harus lebih maju dengan mendeklarasi bahwa Indonesia hanya menerima investasi yang ramah lingkungan dan rendah emisi," tegas Fabby.

Dengan demikian, Indonesia tidak sekadar mendeklarasikan sebagai destinasi investasi hijau, tetapi dibuat aturan baku yang menjadi kekuatan hukum yang mengikat.

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Diponegoro Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan komitmen itu penting mengingat global tren juga mengarah ke industri hijau. Hal ini tidak hanya berlaku untuk industri yang baru akan melakukan investasi di Indonesia, tetapi juga untuk seluruh industri yang sudah berada di Indonesia. "Penerapan carbon pricing harus didukung, tentu dengan formulasi penentuan harga yang jelas dan kompetitif," kata Esther.

Secara terpisah, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radi, meminta pemerintah satu suara dalam investasi energi hijau dengan memberi insentif untuk mengembangkan kendaraan listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya.