Presiden Minta Golkar Solid Kawal Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta Partai Golkar untuk terus menjaga soliditas agar bisa mengawal pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan. Apalagi, keberadaan Golkar selama ini sangat berpengaruh untuk menjalankan program pembangunan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Istana Bogor, Senin (1/7). Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, hadir 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dan pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

"Presiden menegaskan, Partai Golkar ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia dan sangat berpengaruh untuk menjalankan program pembangunan. Sehingga kehadiran Partai Golkar itu sangat dirasakan oleh Pak Presiden. Dan ke depan, Presiden mengharapkan konsolidasi dan soliditas ini bisa untuk menjaga pemerintahan presiden 2019-2024," kata Airlangga usai pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Airlangga menambahkan, dalam pertemuan itu, Presiden juga memberikan apresiasi terhadap capaian Partai Golkar di pemilu legislatif 2019 yang meraih 12,3 persen suara atau 85 kursi DPR. Capaian 85 kursi itu sebenarnya menurun dari hasil pemilu sebelumnya, yakni berhasil menempatkan 91 wakil rakyat di Senayan.

Menurut Airlangga, Presiden tetap mengapresiasi karena Golkar berhasil membalikkan prediksi lembaga survei.

"Walaupun dari survei-survei yang beliau monitor itu banyak survei-survei itu menempatkan Partai Golkar itu sekitar 7 persen. Jadi hasilnya beliau mengatakan ini baik," kata Airlangga.

Jatah MPR

Pada bagian lain, Airlangga mengemukakan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi tercetus usulan jatah kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk Golkar.

"Ada aspirasi bahwa pimpinan DPR dan MPR ada dari unsur Partai Golkar," katanya.

Namun, untuk posisi pimpinan DPR, Partai Golkar sebagai pemilik kursi legislatif terbanyak kedua akan otomatis mendapat wakil ketua, sedangkan untuk posisi pimpinan MPR akan ditentukan dengan sistem paket.

Menurut Airlangga, Presiden mempunyai peran untuk berkomunikasi dengan parpol-parpol lain dalam Koalisi Indonesia Kerja. Sebab, sebelumnya parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf lainnya seperti PKB dan NasDem juga mengungkapkan keinginan untuk mendapat kursi Ketua MPR. "Dan Presiden sudah berkomunikasi dengan partai lain," klaim Airlangga.

Sementara untuk pembahasan jatah menteri yang akan didapat Golkar selaku pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Airlangga menyebut hal itu belum dibahas dalam pertemuan dengan Jokowi. "Ya, tentunya terkait dengan (jatah Golkar) kementerian nanti akan dibahas lagi dalam forum yang tersendiri," kata dia.

Terkait dinamika di internal Golkar, Airlangga mengaku dalam pertemuan itu turut dibicarakan terkait gelaran Musyawah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum baru. Namun,

Airlangga menegaskan Munas Golkar akan digelar sesuai jadwal, yakni pada Desember 2019 mendatang. Tak ada percepatan agenda pemilihan ketua umum baru lewat Munas Luar Biasa.

"Tadi sudah disampaikan agenda-agenda politik Partai Golkar, sesuai dengan hasil Munas Luar Biasa 2017, itu jatuhnya pada Desember 2019," kata Menteri Perindustrian ini.Ant/fdl/AR-2