Pemilu 2024 -- Kampanye di Kampus hanya Dalam Bentuk Debat, Bukan Terbuka
Presiden Minta Bawaslu Tegas Lakukan Pengawasan Pemilu
Foto : Koran Jakarta/M. Fachri
Badan Pengkajian MPR ke bawaslu -- Anggota Badan Pengkajian MPR Rieke Diah Pitaloka (kedua kiri) bersama Sodik Mudjahid (kanan), Guntur Sasono (kedua kanan) dan Johan Rosihan memberikan keterangan usai bertemu dengan Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Kamis (22/9). Pertemuan ini dilakukan untuk menyerahkan hasil kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan juga ingin mengetahui pelaksanaan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
Ia mengatakan bahwa Bawaslu RI dan pemerintah memiliki kesamaan pandangan terkait politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoax, serta kampanye hitam. "Hal-hal itu harus diturunkan ke depan sehingga tidak terjadi polarisasi," katanya.
Dia mengaku Bawaslu RI telah menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk hadir langsung sekaligus membuka kegiatan Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Denpasar, Bali, 9 Oktober 2022. Bawaslu RI saat ini menduduki jabatan Presidensi GNEJ 2022-2023.
Bagja bersama keempat anggota Bawaslu RI lainnya, yakni Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Puadi, dan Totok Hariyono untuk kali pertama mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sejak dilantik untuk masa jabatan 2022-2027 oleh Presiden Jokowi pada 12 April 2022.
Regulasi Kampanye
Dalam kesempatan itu, Bagja juga menyatakan bahwa dirinya hanya menyepakati kampanye di kampus universitas atau perguruan tinggi apabila dilakukan dalam bentuk debat dan bukan kampanye terbuka.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya