Presiden Macron Umumkan Pemerintahan Baru

PARIS - Kepala staf untuk Presiden Emmanuel Macron pada Sabtu (21/9) mengumumkan pembentukan pemerintahan Prancis yang baru dengan harapan pemerintahan ini bisa mengakhiri ketidakpastian politik selama dua setengah bulan menyusul pemilihan cepat yang tidak meyakinkan yang menghasilkan parlemen yang berimbang.

"Pada susunan pemerintahan baru, Antoine Armand, yang berusia 33 tahun dan lulusan sekolah administrasi teratas Prancis, akan menjabat sebagai menteri keuangan, dan Jean-Noel Barrot akan menjadi menteri luar negeri dalam pemerintahan yang sebagian besar terdiri dari partai-partai sentris dan konservatif," ucap Alexis Kohler dari Istana Kepresidenan Elysee.

"Sebastien Lecornu akan tetap menjabat sebagai menteri pertahanan," ucap Kohler.

Pemerintah yang dipimpin oleh Michel Barnier, politisi veteran yang konservatif yang juga merupakan mantan negosiator Brexit Uni Eropa itu, akan menghadapi tugas berat untuk menutup lubang menganga dalam keuangan publik, yang dapat melibatkan keputusan kenaikan pajak yang secara politis.

Presiden Macron sebenarnya telah menunjuk Barnier, 73 tahun, sebagai perdana menteri pada awal September lalu, tetapi pembicaraan alot yang harus ia pimpin untuk membentuk sebuah pemerintahan merupakan gambaran tugas berat yang ada dihadapannya.

Dengan partai-partai sentris dan konservatif berhasil mengumpulkan kekuatan, sayangnya mereka harus bergantung pada pihak lain khususnya partai sayap kanan National Rally (RN) pimpinan Marine Le Pen, untuk tetap berkuasa dan meloloskan RUU oleh parlemen yang sangat terpecah.

Tuntut Pemakzulan Sementara itu pada Sabtu dilaporkan bahwa ribuan warga Prancis turun ke jalan di Paris, Lyon, dan Marseille, untuk menuntut pengunduran diri serta pemakzulan Presiden Macron.

Para warga yang berdemonstrasi menuduh Macron mengabaikan hasil pemilu yang dimenangi Front Populer Baru (NFP), aliansi kiri-hijau dan menuding Macron lebih memilih Michel Barnier, yang berhaluan tengah-kanan, sebagai perdana menteri daripada kandidat dari koalisi sayap kiri, Lucie Castets.

"Kami berjuang meyakinkan orang untuk memilih setiap saat, untuk menjelaskan pentingnya memilih," kata Laly, 23 tahun, seraya menekankan bahwa ketidakpedulian Macron terhadap hasil pemilu menimbulkan masalah besar bagi demokrasi.

Para pendemo kemudian mengumpulkan tanda tangan yang menuntut pemecatan Macron sebelum masa jabatan presiden berakhir pada 2027.Selain pemecatan Macron, para pengunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum serta menurunkan usia pensiun.

Beberapa aktivis dari New Caledonia juga ikut berdemonstrasi. Mereka mengeluhkan tingginya biaya hidup di wilayah kekuasaan Prancis di luar negeri. Selain warga sipil, aksi protes tersebut juga melibatkan kalangan anggota parlemen, aktivis, dan pendukung Palestina. ST/Ant/Anadolu/I-1