Presiden: Konten Recehan Sensasional Korbankan Kualitas Jurnalisme Autentik

» Presiden meminta media mainstream menjadi rumah penjernih informasi atau clearing house of information.

» Survei menunjukan 74,4 persen masyarakat percaya pada media formal, sedangkan hanya 12,7 persen yang percaya media sosial.

DELI SERDANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat menghadiri Hari Pers Nasional 2023, di Sumatera Utara, Kamis (9/2), mengatakan kondisi dunia pers saat ini sedang tidak baik-baik saja karena semakin banyaknya media informasi digital yang mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik.

Isu utama yang selalu digaungkan insan pers soal kebebasan pers, menurut Presiden, sudah bergeser. "Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas apalagi kita sekarang ini," jelas Presiden.

Pers sekarang ini, kata Jokowi, mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital, sehingga semua orang bebas membuat berita. Sebab itu, permasalahan utama dunia pers saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab.

Masyarakat, kata Presiden, kini kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing yang umumnya tidak memiliki redaksi atau dikendalikan artificial intelligence (AI), di mana algoritma raksasa digital cenderung mementingkan kepentingan sisi komersial saja.

"Algoritma raksasa digital yang mementingkan kepentingan sisi komersial itu hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan," papar Presiden.

Kondisi semacam itu, jelas Kepala Negara, tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat. Apalagi karena media konvensional yang beredar saat ini semakin terdesak dalam peta pemberitaan.

Oleh karena itu, Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur tentang platform digital dan perusahaan pers harus segera diselesaikan.

Pada puncak HPN yang pada tahun ini mengangkat tema "Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat", Presiden meminta pada media arus utama (mainstream) dapat menjadi rumah penjernih informasi atau clearing house of information.

"Insan media arus utama, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi 'rumah penjernih informasi'. Penting sekali menjadi clearing house of information," kata Jokowi.

Dengan tetap menyajikan informasi yang terverifikasi maka pers tetap menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan bagi semua.

Selain menyampaikan Selamat Hari Pers Nasional 2023 kepada seluruh insan pers di Tanah Air, Presiden juga berterima kasih kepada insan pers nasional atas kontribusi kepada bangsa dan negara sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini.

Kepala Negara juga meminta semua pihak, baik lembaga pemerintah di pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mendukung keberadaan media arus utama.

"Memang untuk bisa eksis secara berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan," tegas Presiden.

Pilar Keempat Demokrasi

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengajak para insan pers untuk mengedepankan praktik jurnalisme sehat di tengah banyaknya informasi bohong (hoaks) yang menyebar di masyarakat.

"Di tengah 'banjir bandang' informasi, terutama dari media sosial, pers nasional harus semakin menguatkan posisinya sebagai clearing house, sehingga publik tidak terombang-ambing oleh desas-desus dan berita hoaks," kata Puan.

Puan juga mengajak masyarakat mendukung jurnalisme sehat dan berkualitas demi kemajuan pers nasional. Pers nasional, katanya, mutlak memiliki kualitas dan independensi karena pers adalah pilar keempat demokrasi.

"Publik harus diajak berpikir kritis dan substantif sehingga kehadiran pers nasional memperkuat dan menyehatkan demokrasi," papar Puan.

Dia juga mengajak masyarakat mendukung eksistensi pers nasional yang sehat dan berkualitas, dengan melakukan beberapa cara, salah satunya dengan berlangganan media-media massa yang sudah terbukti memiliki tradisi jurnalisme yang baik.

Dosen dan pengamat komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad, mengakui bahwa media saat ini begitu bergantung pada raksasa digital sehingga dituntut untuk adaptif. "Media memang harus adaptif, termasuk pekerja media juga harus adaptif terhadap perkembangan komunikasi-komunikasi digital hari ini. Adaptasi ini menentukan seberapa media akan survive, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial," paparnya.

Kendati demikian, hasil survei IPS pada 2022 memperlihatkan tingkat kepercayaan masyarakat secara umum terhadap media mainstream masih lebih tinggi dibanding media sosial. Mayoritas publik dalam survei tersebut sangat/cukup percaya pada media formal, TV, radio dan koran, serta lebih percaya pada jenis media tersebut dibandingkan dengan media sosial.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 74,4 persen masyarakat percaya pada media formal, sementara media sosial hanya 12,7 persen, sehingga media mainstream tetap menjadi acuan utama.

Sementara itu, pengamat sosial dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan pers nasional harus tegar dan konsisten dalam berkarya menghadapi tantangan baru seperti yang disampaikan Presiden.