Presiden Jokowi Akan Menggunakan Prinsip Proporsionalitas

Kendati demikian, saat ini setiap anggota partai politik koalisi tengah berebut kursi menteri. Selain itu, muncul isu kabinet rekonsiliasi yang dimaknai dengan bergabungnya partai lawan ke dalam koalisi pemerintahan, dengan kata lain "kabinet jatah kursi".

Hal tersebut tentu menuai polemik di masyarakat, karena koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen saat ini sudah cukup gemuk, yaitu menguasai 60 persen kursi Senayan.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancari Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, saat Mukernas IV PPP di Serang, Banten, Jumat (19/7). Berikut hasil pembahasannya.

Apakah sudah ada pembahasan bersama Presiden terkait penyusunan kabinet?

Jadi memang saya akhirnya harus buka sedikit. Memang ada, tentu adalah komunikasi dengan Presiden, termasuk ketika kami diterima beraudiensi dengan Presiden, kan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Presiden itu menyampaikan agar PPP juga bisa menjadi bagian pemerintahan beliau, di kabinet, itu disebutkan, tetapi memang belum bicara posnya apa dan orangnya siapa.

Lalu, sikap PPP sendiri seperti apa?

Nah, sekali lagi, PPP ini ingin terlebih dahulu mengetahui posnya apa, supaya bisa dicarikan kadernya yang pas. Itu yang ingin saya sampaikan, kadernya yang pas, ya tergantung posnya. Kalau posnya, misalnya, Kementerian Perempuan, ya kan enggak mungkin ketua umum atau Sekjen PPP yang ada di situ, ya kan. Itu nanti kita lihat. Nah, di luar itu tentu saya kira dalam waktu tidak terlalu lama lagi.

Berapa jatah kursi menteri yang diharapkan?

Kalau harapannya sebanyak-banyaknya. Tetapi tentu Pak Presiden akan menggunakan prinsip proporsionalitas.

Inginnya pos apa?

Itu terserah Presiden saja. Menteri apa saja, kita siaplah untuk membantu Pak Presiden.

Tetap ingin dapat kursi Menteri Agama?

Itu kita serahkan kepada Pak Presiden, yang jelas kalaupun tidak diberi lagi portofolio Kementerian Agama juga enggak mutung, itu saja.

Terkait komunikasi dengan partai koalisi lain?

Di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga akan bertemu, mungkin pada level sekjen-sekjen terlebih dulu. Terkait misalnya, bagaimana penguatan legislatif itu bisa kita lakukan. Nah, penguatan legislatif itu antara lain terkait dengan distribusi kepemimpinan alat-alat kelengkapan dewan. Lalu pembahasan MPR kan sistem paket, itu nanti di lima fraksi dari partai KIK bertemu internal dulu, setelah itu ya tidak menutup kemungkinan juga bertemu dengan fraksi-fraksi yang partainya tadinya adalah pengusung 02 (Prabowo-Sandi).

Kapan pertemuan itu berlangsung?

Sebentar lagi kan DPR reses, akhir bulan ini. Mungkin selama masa reses itu kita akan gunakan untuk komunikasi secara intensif, baik antarpartai yang ada di KIK maupun dengan yang ada di sebelahnya.

Kalau pertemuan antarketua umum parpol?

Kalau antara Ketum parpol dengan Pak Jokowi ya tentu nanti menyesuaikan dengan jadwalnya Pak Jokowi. Tapi itu saya yakin juga dalam bulan ini.trisno juliantoro/AR-3