Presiden: Hasto Wardoyo Tahu Kondisi Lapangan

MALANG - Presiden Joko Widodo mengakui akan mengangkat Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggantikan Surya Chandra Surapaty yang tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan alat KB tahun anggaran 2015.

Menurut Presiden, Hasto ditunjuk sebagai Kepala BKKBN melalui pertimbangan matang, antara lain sebagai bupati, Hasto memiliki pola komunikasi publik yang baik. Sehingga diharapkan bisa mengkampanyekan keluarga berencana lebih baik.

Selain itu, Hasto dianggap memiliki pengalaman di lapangan yang memadai. Memahami kondisi di lapangan secara konkrit. "Tahu masalah detail sebelumnya. Sudah pas. Kami memang cari yang pas," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meresmikan jalan tol Malang-Pandaan di Malang, Jawa Timur, Senin (13/5).

Sebelumnya beredar sebuah surat petikan surat Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Mengangkat Hasto Wardoyo seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang saat ini menjabat Bupati Kulon Progo.

Surat yang ditetapkan pada 30 April 2019 itu ditandatangani Presiden Jokowi. Sedangkan untuk petikan disahkan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Farid Utomo.

Ketika dikonfirmasi, Hasto Wardoyo mengaku surat keputusan dirinya sebagai Kepala BKKBN masih bersifat informasi yang disampaikan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan melalui WhatsApp.

Hasto mengaku mendapat pesan itu pada Kamis (9/5) dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan sekitar 16.00 WIB, intinya bahwa ada surat keputusan pengangkatan dirinya sebagai Kepala BKKBN seperti yang beredar di media sosial (medsos).

"Sampai hari ini, status saya masih seperti itu, menerima informasi dari Dirjen P2P, kemudian Dirjen juga belum memerintahkan apa-apa, tapi baru sekadar memberi informasi itu," kata Hasto.

Ia mengaku kaget ketika banyak pihak yang menanyakan itu, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Saya selalu sampaikan, ya, nanti kita lihat kebenaran dari isi pesan yang disampaikan Dirjen. Saya kan punya jabatan sebagai Bupati, kalau berita itu benar, tentu ada mekanisme yang harus dilakukan, tidak serta merta diterima begitu saja, sehingga saya belum dapat bicara banyak. Sampai saat ini belum ada surat, kecuali informasi dari Dirjen," kata Hasto. fdl/Ant/E-3