Presiden Guterres Bubarkan Parlemen

Presiden Timor Leste memutuskan untuk membubarkan parlemen demi mengakhiri kebuntuan politik serta akan segera menggelar pemilu untuk membentuk pemerintahan yang baru.

DILI - Pemerintah Timor Leste akan segera menggelar pemilu setelah Presiden Francisco Guterres membubarkan parlemen pada Jumat (26/1). Keputusan ini dilakukan untuk mengakhiri kebuntuan politik yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan di negara tersebut.

Perselisihan yang berlarut-larut diantara para anggota parlemen telah menciptakan kebuntuan politik, yang membuat negara itu lumpuh, tidak stabil dan sekarang berada pada periode terburuk dalam lebih dari 10 dekade terakhir.

"Saya sangat yakin, masyarakat sekali lagi harus melakukan pemungutan suara untuk membantu dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada di negara demokrasi ini," kata Presiden Guterres di Istana Kepresidenan Timor Leste di Dili.

Guterres melihat pemilu bagi memilih anggota parlemen yang baru mendesak dilakukan demi mengakhiri krisis institusional yang sudah semakin serius dan mengimbau agar para wakil rakyat itu saling membantu satu-sama lain. Tanggal pelaksanaan pemilu parlemen akan ditentukan 30 hari kemudian.

Sering Bergolak

Keputusan Guterres ini diambil setelah hampir 4 bulan terjadi kebuntuan politik, yang dipicu oleh ketegangan antara Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri dan kubu oposisi, kubu sayap tengah, diantaranya Partai Timorese Reconstruction yang diketuai oleh mantan Presiden Xanana Gusmao.

Dalam panggung politik Timor Leste, Alkatiri memimpin pemerintahan minoritas. Dia berasal dari Partai Fretelin, yang memenangkan pemilu pada Juli 2017 lalu dengan jumlah suara yang sangat tipis. Dia tidak mendapatkan suara yang cukup untuk memimpin pemerintahan sendiri dan membentuk sebuah koalisi pemerintahan minoritas.

Dengan hanya 30 kursi dari total 65 kursi parlemen yang dikuasai, Alkatiri bergantung pada kepercayaan dan dukungan partai-partai lain di parlemen. Akan tetapi kenyataannya, para anggota parlemen telah menggagalkan upaya pemerintahannya untuk memperkenalkan sebuah program kebijakan dan anggaran.

Beberapa analis memperingatkan, iklim politik seperti ini bisa mengarah pada kerusuhan.

"Para pemimpin politik telah berupaya mengendalikan agar kondisi ini tidak berdampak luas, namun ketika mereka berkampanye, maka hal ini menjadi sulit, terlebih dalam mengendalikan para pendukung mereka," kata analis politik Timor Leste, Damien Kingsbury dari Universitas Deakin, Australia.

Politik Timor Leste sering bergolak. Pada 2006, Timor Leste terbelah oleh aksi kekerasan antarelite politik hingga mengarah pada konflik terbuka antar fraksi-fraksi. Ketika itu, sekitar 31 orang tewas hingga pasukan perdamaian internasional diterjunkan ke Ibu Kota Dili untuk memulihkan keadaan.

Selain politik dan keamanan, Timor Leste juga dihadapkan pada permasalahan tingginya angka pengangguran dan lesunya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini semakin membuat pemerintah Timor Leste tertekan. uci/AFP/I-1