Presiden Dorong Kebijakan Pendidikan Lebih Afirmatif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar mengeluarkan sejumlah kebijakan yang lebih afirmatif dan berkeadilan sosial. Lebih khusus kebijakan tersebut seperti Merdeka Belajar episode Kesembilan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka dan dana BOS majemuk.

"Indonesia adalah negara besar sehingga kebutuhannya pasti beragam. Pendidikan yang berkualitas dan kompetitif untuk semua. Inklusif sampai ke pinggiran, ke pelosok desa, ke pelosok Tanah Air," kata Jokowi dalam video siniar Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021, di Jakarta, Minggu (2/5).

Jokowi mengapresiasi kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar sangat baik. Selain itu, tantangan untuk menciptakan pendidikan yang memerdekakan di era pandemi ini selaras dengan Kemendikbud Ristek.

"Kalau kita gunakan cara-cara lama, pendidikan tidak bisa jalan di era pandemi ini. Merdeka Belajar ini bagus sekali. Inilah perubahan. Inilah lompatan yang sudah lama ingin kita lakukan," jelasnya.

Bahan Evaluasi

Lebih jauh, Presiden menekankan pandemi harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi total. Pandemi jangan jadi penghalang untuk mencapai kemajuan.

Presiden Jokowi menekankan Hardiknas hendaknya dijadikan momentum agar sistim pendidikan Indonesia memerdekakan manusia, serta membangun jiwa dan raga bangsa. Di Indonesia, dengan berbekal pendidikan semua orang dapat menjadi apa saja. "Tapi harus juga menghormati kemerdekaan orang lain," tandasnya.

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengakui banyak perubahan yang sebelumnya masih sebatas perlu di dunia pendidikan. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan kebutuhan tersebut sangat penting.

Dia menyebutkan beberapa aspek yang kini menjadi lebih jelas, yakni kesenjangan digital, akses internet yang tidak merata, akses terhadap guru berkualitas yang tidak merata, penganggaran yang mungkin tidak memprioritaskan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Untuk itu pihaknya langsung melakukan perbaikan-perbaikan tersebut dengan berbagai terobosan Merdeka Belajar. "Banyak terobosan penting Merdeka Belajar yang diluncurkan di masa pandemi," ucapnya.

Nadiem Makarim mencontohkan soal Merdeka Belajar episode pertama. Salah satu dari empat pokok kebijkan yang diubah adalah digantinya Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN). Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, akan mengadakan survei karakter, di mana nilai-nilai Pancasila dapat diukur dan dikuantifikasi per sekolah.

"Isu-isu seperti intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan dapat kita ukur dan menjadi salah satu program big data pertama Indonesia," katanya.