Presiden Dewan Eropa Ungkap KTT G20 Bali Tersulit Sepanjang Sejarah

Presiden Dewan Eropa Charles Michel menyebut ajang Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 2022 adalah yang paling berat dalam sejarah.

Michel menjelaskan penyelenggaraan KTT G20 tahun ini menjadi yang tersulit karena Rusia sebagai salah satu anggota G20 terang-terangan menyerang Ukraina, yang lantas menyebabkan keretakan jalinan persahabatan antar negara-negara G20.

Terlebih Rusia merupakan anggota Dewan Tetap Dewan Keamanan PBB dan seharusnya turut menjaga perdamaian dunia.

Atas dasar itu, Michel mengapresiasi Indonesia sebagai pemegang presidensi saat ini. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini adalah G20 paling berat dalam sejarah. Saya sampaikan selamat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kepemimpinan yang bijak," tutur Michel dalam konferensi pers di Media Center G20, Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, pada Selasa (15/11).

Michel menjelaskan penyelenggaraan G20 2022 kian berbeda dengan tahun lalu di Italia yang berlangsung lebih hangat, karena invasi Rusia ke Ukraina belum terjadi.

Pada kesempatan yang sama, Michel mengaku belum ada kepastian seputar komunike final bersama antara kepala negara.

Kendati demikian, Michel menjelaskan sejumlah komunike di tingkat sherpa sudah ada. Michel mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan pencapaian yang tinggi.

"Komunike di level sherpa positif. Ini perlu dikonfirmasi ke tingkat pemimpin tertinggi," papar Michel.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak akan menghadiri pertemuan para pemimpin dari negara-negara G20 di Bali.

Berbicara kepada outlet media Reuters pada Kamis (10/11), Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan Putin akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

"Presiden Rusia akan bergabung dengan salah satu pertemuan secara virtual," katanya.

Sebagai tuan rumah G20, Indonesia telah menolak tekanan dari negara-negara Barat termasuk Ukraina untuk tidak mengundang Putin dan mengeluarkan Rusia dari kelompok tersebut sebagai bentuk sanksi atas konflik yang disebabkannya di Ukraina.

Walau begitu, RI secara resmi mengatakan tidak mungkin melakukan hal itu tanpa konsensus di antara anggota.