Presiden Butuh Menteri yang Loyal dan Solid

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung rencana Presiden Joko Widodo (jokowi) untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet karena presiden membutuhkan menteri yang loyal dan solid.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).

Menteri yang loyal dan solid, lanjut Hasto, akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang penuh kegembiraan. Hal ini karena Kabinet Indonesia Maju dapat bekerja mencapai sejumlah prestasi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

"Terutama, mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat," ujarnya.

Kendati demikian, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. "Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa (berlawanan) dari visi dan misi presiden," tegas Hasto.

Ada Rencana

Presiden Jokowi mengungkapkan akan ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet. Hal ini disampaikan Jokowi untuk menjawab pertanyaan awak media mengenai adanya kabar akan ada reshuffle setelah Deklarasi Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai NasDem.

"Rencana (reshuffle) selalu ada," kata Jokowi seusai meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis.

Namun, Jokowi tidak mau memberitahukan kapan reshuffle tersebut akan dilaksanakan. "Pelaksanaannya nanti diputuskan," ujarnya.

Sejumlah relawan Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri yang merupakan kader Partai NasDem diganti.

Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate sebelumnya menegaskan sejak awal NasDem sebagai partai pengusung Jokowi dua periode telah menyampaikan komitmen untuk terus bersama Jokowi sampai selesai masa tugas dengan baik agar Presiden Jokowi menyelesaikan pemerintahan dengan baik.

Bahkan, dalam pertemuan-pertemuan nasional, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa NasDem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan Presiden Jokowi.

"Jadi, apa yang kurang lagi, apa yang dikhawatirkan lagi. Kalau masih ada yang kurang itu olah-olah politik. Dalam negara demokrasi, apalagi situasi menjelang pemilu, olah-mengolah itu bagian dari dinamika demokrasi. Tapi, ingat, jangan sampai menabrak etika dan aturan, itu yang harus dicegah," tegasnya.

Kerja Keras

Sementara itu, Presiden Jokowi menanggapi desakan untuk mengganti Kapolri Jenderal Pol.Listyo Sigit dengan menilai banyak polisi di tingkat bawah yang masih bekerja keras untuk membantu dan melayani masyarakat.

"Kalau dilihat di bawah, saya melihat polisi masih kerja keras untuk membantu masyarakat, melayani masyarakat," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi desakan dari sejumlah pihak untuk mengganti Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyusul sejumlah peristiwa dalam beberapa waktu terakhir yang mengindikasikan pelanggaran oleh personel Polri. "Kapolrinya masih Pak Listyo Sigit Prabowo," tegas Jokowi.

Dia membenarkan akan memanggil sejumlah petinggi Polri pada Jumat (14/10). Namun, Jokowi enggan menjelaskan apa yang akan dibahas dalam pertemuan itu. "Besok didengarkanlah," tambahnya.

Desakan pergantian Kapolri mencuat seiring adanya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diduga didalangi mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan.yang menewaskan 132 orang.